Borosnya dan dobel belanja logistik KPU

KPU dituding tidak transparan dalam penggunaan anggaran negara.

Tingginya biaya pemilu 2014 dari anggaran KPU dan Bawaslu tidak diimbangi dengan persiapan pemilu yang lancar. Selain amburadul dalam persiapan juga tak adanya transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

Hal itu dikemukakan pemerhati Pemilu Ray Rangkuti dalam diskusi 'Menuntut Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Pemilu di KPU dan Bawaslu' yang diselenggarakan Koalisi Untuk Akuntabilitas Keuangan Negara (KUAK Negara).

KUAK Negara melansir biaya penyelenggara pemilu 2014 untuk KPU sebesar Rp 22 triliun dan Bawaslu sebesar Rp 4 triliun. Menurut Ray, yang mengutip data Indonesia Budget Center (IBC) tahun 2009, kerawanan penggunaan dana dua lembaga itu pada pembengkakan lelang logistik pemilu.

"Proses lelang rawan diintervensi politik serta keuangan negara mewarnai pengelolaan keuangan di lembaga penyelenggara pemilu. Ini berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan dan pengawasan pemilu," ujar Ray.

Ada beberapa lelang, yang menurut Ray mengalami pemborosan. Salah satunya dari belanja lelang KPU 2013. Selain boros, menurut Ray, ada juga dobel anggaran untuk program yang intinya sama. Nama programnya berbeda, namun inti dari programnya sama, namun dana lain.

Data itu bersumber dari Data Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa KPU tahun 2013. Adapun rinciannya:

1. Penyusunan, pembahasan dan evaluasi pengelolaan sistem informasi terkait logistik pemilu senilai Rp 328.300.000 (Februari-Agustus)

2. Penyusunan, Pembahasan, dan evaluasi penerapan mekanisme distribusi, logistik pemilu sebesar Rp 328.300.000 (Februari-Agustus)

3. Workshop implementasi manajemen pengadaan logistik pemilu Rp 1.086.000.000 (Mei-Agustus)

4. Penyusunan, pembahasan, dan evaluasi pengelolaan sistem informasi terkait logistik pemilu Rp 2.058.720.000 (Februari-Agustus)

5. Penyusunan, pembahasan, dan evaluasi penerapan mekanisme distribusi logistik pemilu Rp 2.058.720.000 (Februari-Agustus)

6. Rapat pimpinan dan rapat kerja KPU dan KPU provinsi serta biro-biro di lingkungan Setjen KPU Rp 1.051.290.000 (Maret)

7. Konsumsi rapat makan dan snack Rp 1.584.000.000 (Januari-Desember)

8. Kendaraan Roda empat eselon II Rp 541.350.000

9. Kendaraan Roda empat eselon I Rp Rp 349.920.000

10. Kendaraan roda empat operasional kantor Rp 1.265.000.000

11. Renovasi ruang media center KPU Rp 536.127.000

12. Pengadaan jasa sewa secondary internet Rp 788.800.000

13. Lelang large format display Rp 396.000.000