BPN Prabowo Tak Setuju Pengangguran Digaji, APBN Sudah Defisit Rp 296 T

Bicara soal postur APBN, Handi menjelaskan, dalam APBN 2019, pendapatan negara sebesar Rp 2.165,1 triliun dan anggaran belanja Rp 2.461,1 triliun.

2019-03-05 15:22:18

Capres Jokowi mengeluarkan kartu sakti baru berupa Kartu Pra-kerja. Kartu ini nantinya akan memberikan pelatihan kepada para lulusan SMA/SMK atau sederajat. Mereka yang menganggur akan tetap diberikan honor atau gaji.

Namun program ini dikritisi oleh Badan Pemenangan Pemilu (BPN) Prabowo-Sandiaga. Sebab, apabila dilihat dari postur APBN, anggaran untuk menggaji para pengangguran yang jumlahnya sampai 6,8 juta orang pada 2018, menurut data BPS.

"Apa yang ditawarkan Pak Jokowi melalui kartu-kartu, termasuk kartu pra-kerja bukan merupakan solusi dalam mengatasi permasalahan pengangguran. Tapi justru membuat masyarakat tidak kreatif," kata Anggota BPN Prabowo-Sandi Bidang Ekonomi, Handi R Idris kepada merdeka.com, Selasa (5/3).

Selain itu, kata dia, kondisi ekonomi ke depan masih belum bisa diprediksi. Sehingga, janji yang diberikan oleh capres petahana itu akan berdampak terhadap keuangan negara.

Bicara soal postur APBN, Handi menjelaskan, dalam APBN 2019, pendapatan negara sebesar Rp 2.165,1 triliun dan anggaran belanja Rp 2.461,1 triliun.

"Defisit anggaran tahun depan sebesar Rp 296 triliun atau setara 1,84% dari produk domestik bruto (PDB). Jadi masih sulit, dan ini (kartu prakerja) sangat tidak produktif," jelas Politikus PKS ini.

Handi juga menjelaskan, Indonesia belum menjadi negara yang mampu membiayai semua kebutuhan masyarakat. Karena kondisi ekonomi yang belum stabil. Sehingga dia melihat, janji kartu prakerja Jokowi sulit direalisasikan.

"Kita belum masuk dalam kategori negara welfare state yang bisa membiayai semua kebutuhan masyarakatnya. Negara-negara welfare state memiliki tax ratio yang tinggi dan income per capita yang juga tinggi," tegas dia.

Sementara Prabowo-Sandiaga, untuk mengatasi masalah pengangguran lebih fokus terhadap membuka lapangan pekerjaan. Kemudian melakukan pembiayaan terhadap UMKM. Hal itu dirasa lebih produktif ketimbang menggaji masyarakat pengangguran.

"Jadi kami lebih melihat penguatan program pemberdayaan masyarakat, kurikulum sekolah vokasi dan pembiayaan program UMKM dalam mendorong menciptakan entrepreneur muda, akan lebih berguna dan bermanfaat ketimbang kartu-kartu tersebut," tegas Handi.

Namun petahana merasa yakin bahwa Indonesia memiliki anggaran yang cukup untuk membiaya janji kampanye Capres Jokowi.

Politikus PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan, Jokowi telah menyiapkan anggaran untuk program barunya jika kembali terpilih di Pilpres 2019. Program baru yang dimaksud di antaranya Kartu Sembako Murah, Kartu Pra-Kerja dan KIP Kuliah.

"Misalnya KIP untuk mahasiswa ini kan baru, selama ini sampai SMA. Anggarannya ada? sudah ada," kata Pramono di kantornya, Senin (25/2).

Mantan Wakil Ketua DPR RI ini menjelaskan, Jokowi telah fokus membangun infrastruktur selama empat tahun lebih. Jika kembali terpilih, Jokowi beralih membangun sumber daya manusia (SDM) secara besar-besaran. Melalui KIP Kuliah, Pramono optimis SDM generasi muda Indonesia akan semakin baik.

"Ini prioritas Presiden kalau terpilih lagi untuk bangun SDM," ucapnya.

Baca juga:
Andi Arief Ditangkap, Fahri Hamzah Bilang 'Ada Kontestasi Moral Juga Ya'
Jika Menang, Prabowo-Sandiaga Janji Bangun 3 Juta Rumah per Tahun
LSI Denny JA: Per Februari, Jokowi Unggul 27,8%, Swing Voters 9,9%
TKN Ajak Pengusaha Daerah untuk Sumbang Dana Kampanye Jokowi
Usai Bertemu Jokowi, PHDI Minta Umat Hindu Tak Golput di Pilpres 2019
BPN: Jokowi Bentuk Kementerian PUPR, Kiamat Kecil Bagi Perumahan Rakyat
Per Februari, Sumbangan Dana Kampanye Jokowi-Ma'ruf Rp 130 M, Terpakai Rp 116 M

(mdk/rnd)