Budi Gunadi Buka Suara Usai Diisukan Bakal jadi Menkeu di Kabinet Prabowo-Gibran
Sebelumnya, di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran kabarnya jumlah kementerian akan ditambah menjadi 44 dari sebelumnya 34.
Nama-nama calon menteri untuk kabinet Prabowo-Gibran mulai ramai diperbincangkan. Salah satu nama yang disebut bakal masuk dalam kabinet terbaru nanti Budi Gunadi Sadikin. Saat ini, Budi menjabat sebagai Menteri Kesehatan.
Budi saat dimintai tanggapannya soal kabar itu mengaku tak mau terlalu berharap. Menurutnya, menentukan menteri yang akan membantu kerja presiden terpilih sepenuhnya kewenangan Prabowo Subianto.
- Wacana Prabowo-Gibran Bakal Punya 44 Kemenetrian, Indef: Kabinet Terlalu Gemuk, Sangat Tidak Bijak!
- Golkar Minta Bersabar Soal Susunan Kabinet Prabowo-Gibran: Hari Ini Masih Pemerintahan Jokowi
- Gerindra Sebut Prabowo-Gibran Belum Bahas Jatah Menteri: Masih Tunggu Hasil Sengketa Pilpres di MK
- Senyum Budi Gunadi Saat Ditanya Kabar Masuk Kabinet Prabowo-Gibran
"Oh itu, peranannya Pak Prabowo. Yang tahu itu cuma Pak Prabowo," kata Menkes Budi saat meresmikan Ngoerah Sun, di RSUP Prof Ngoerah, Kota Denpasar, Kamis (3/10).
Dia kembali menegaskan masuk atau tidak dirinya di pemerintahan mendatang menjadi keputusan Prabowo-Gibran.
Saat ditanya apakah jika ditunjuk dirinya siap, Budi tidak menjawab lugas. Dia hanya mengatakan siap mengikuti apa yang menjadi diinstruksikan padanya.
"Ngikut," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin diisukan masuk bursa calon Menteri Keuangan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Nama Budi Gunadi Sadikin masuk dalam bursa calon Menkeu Prabowo-Gibran sejak pertengahan tahun ini. Media asing Bloomberg beberapa waktu lalu menginformasikan bahwa empat bankir sedang ditimbang oleh Prabowo menjadi Menteri Keuangan selanjutnya.
Budi Gunadi merupakan seorang bankir. Lulus dari jurusan fisika nuklir Institut Teknologi Bandung (ITB), Budi memilih berkarir di sektor keuangan.
Ketua Banggar DPR RI periode 2019-2024, MH Said Abdullah sempat buka suara terkait rencana penambahan kementerian kabinet Prabowo Subianto menjadi 44 Kementerian. Said menyebut, penambahan jumlah kementerian akan secara otomatis juga menambah jumlah komisi di DPR RI.
"Kalau untuk kementerian bertambah, sesuai dengan kebutuhan Bapak Presiden terpilih yang dilantik 20 Oktober nanti, kebutuhannya, katakanlah 40, 44, atau bahkan 45, maka dengan sendirinya Komisi juga akan bertambah," kata Said Abdullah kepada awak media di Kompleks Senayan DPR, Jakarta, Selasa (1/10).
Dalam hitung-hitungannya, jika kementerian kabinet Prabowo bertambah menjadi 44 maka jumlah komisi di DPR akan bertambah dari 11 menjadi 13 komisi. Saat ini, DPR RI masih menunggu keluarnya nomenklatur kementerian kabinet Prabowo-Gibran.
"Katakanlah Komisi 1, mereka mitranya sampai 17, kalau sudah tidak punya kemampuan, oleh itu kita kurangi, begitu juga komisi lain kita kurangi, kita sisir, kita pindahkan ke 12 dan 13, sambil menunggu nomenklatur atau STOK Kementerian baru dari presiden terpilih," beber dia.
Diakuinya, penambahan komisi ini berdampak terhadap kenaikan anggaran DPR RI. Dia memprediksi anggaran DPR RI naik sekitar Rp7 miliar per tahun.
"Walaupun tambahan 2 komisi itu, penambahan anggarannya tidak lebih dari Rp3 sampai Rp4 miliar saja. Karena kan jumlah anggotanya tetap, hanya pimpinannya saja yang nambah. Itu tidak lebih kami hitung maksimal hanya Rp7 miliar per tahun," ucapnya.