Cegah kepala daerah korupsi, politik dinasti harus dihentikan
Ahli Hukum Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi), Bayu Dwi Anggono menjelaskan partai politik harus mulai mengurangi kegemarannya mencalonkan dinasti politik untuk bisa mengurangi korupsi.
Banyak ditangkapnya kepala daerah dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat publik mempertanyakan penyebabnya. Bahkan, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga sempat menyinggung komitmen partai partai lama untuk melakukan pemberantasan korupsi.
Ahli Hukum Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi), Bayu Dwi Anggono menjelaskan, partai politik harus mulai mengurangi kegemarannya mencalonkan dinasti politik untuk bisa mengurangi korupsi.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Kasus korupsi apa saja yang menjerat Menteri Jokowi? Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018 Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham terjerat kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1. Ia pun divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor Jakarta. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo Edhy terjerat kasus korupsi ekspor benih lobster atau benur Mahkamah Agung (MA) menyunat vonis mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. KPK menetapkan Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos Covid-19. Divonis penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta Terbaru ada Johnny G Plate ditetapkan tersangka dugaan korupsi pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo Tahun 2020-2022.
-
Siapa yang diduga terlibat dalam kasus korupsi? Sorotan kini tertuju pada Sirajuddin Machmud, suami dari Zaskia Gotik, yang diduga terlibat dalam kasus korupsi.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
-
Siapa saja yang terlibat dalam kasus korupsi ini? Untuk kedua tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan guna kepentingan penyidik KPK. Sementara untuk satu tersangka lain yakni Direktur PT KIM, Karunia diharapkan agar kooperatif dalam pemanggilan penyidik KPK.
-
Kapan Kejagung mulai mengusut kasus korupsi impor emas? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
Hal itu dianggapnya akan melanjutkan atau melindungi Kepala Daerah sebelumnya yang notabene adalah keluarga dari para calon.
"Partai politik harus mengurangi mencalonkan gubernur-gubernur populer tanpa rekam jejak integritas dan kapasitas. Partai politik ini kan hobi banget ini orang populer diangkat tapi ga dilihat integritas dan kapasitasnya," jelasnya di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (27/10).
Akibatnya, Bayu menilai, calon yang akhirnya terpilih malah tidak mengerti tugasnya sebagai kepala daerah.
"Saat menjabat tidak memahami tugas fungsi sebagai Kepala Daerah, cenderung kemudian menyalahgunakan wewenang," ujarnya.
Ia menilai partai politik juga harus berani menolak melakukan politik uang untuk mengurangi kecenderungan korupsi pada kepala daerah.
"Partai politik ini kan seringkali menghalalkan segala cara agar calon itu menang dalam Pilkada. Termasuk praktik money politic," jelasnya.
Bayu menegaskan, partai politik harus membenahi diri agar bisa menampilkan calon yang memang berintegritas dan berkapasitas.
"Partai politik harus berbenah, bagaimana kemudian figur-figur yang ditampilkan adalah figur-figur yang bisa mendapatkan suara elektoral tanpa harus berbiaya mahal," tutupnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PSI Tsamara Amany bicara tentang 'dosa-dosa' partai yang sudah lama berdiri tapi masih menjadi 'kebiasaan'. Setidaknya ada dua 'dosa' partai lama yang disebutkan Tsamara.
Pertama, Tsamara menyinggung soal komitmen partai lama terhadap pemberantasan korupsi. Kedua, soal proses rekrutmen partai lama tak jauh dari kata 'mahar politik'.
"Kita tidak tahu apa yang terjadi dan dibicarakan. Tapi kabar yang santer beredar selalu melibatkan sejumlah uang sebagai mahar. Tak ada uang, tak ada pencalonan," kata Tsamara dalam keterangan tertulis, Kamis (25/10).
Reporter: Ratu Annisaa Suryasumirat
Sumber: Liputan6.com