Cita-cita Endriartono bangun industri alutsista sendiri
Indonesia akan mandiri jika mampu memproduksi alutsista tanpa mengandalkan luar negeri.
Peserta calon presiden (Capres) konvensi Partai Demokrat, Jendral (Purn) Endriartono Sutarto mengusulkan pembangunan industri strategis demi kepentingan yang lebih luas. Karena menurut mantan panglima TNI ini, Indonesia akan lebih mandiri jika mampu memproduksi alat utama sistem persenjataan (alutsista) tanpa mengandalkan luar negeri.
Hal ini diungkap Endriartono di sela acara debat capres Partai Demokrat seri IV bertema ketahanan dan keamanan (Hankam) yang digelar di Grand City Surabaya, Jawa Timur, Kamis sore (13/2).
"Masalah Hankam, kita pernah diembargo negara asing. Setelah itu, 90 persen kebutuhan alutsista kita diberi oleh negara barat. Alangkah baiknya jika negara kita bisa mandiri," terang Endriartono.
Padahal, Indonesia memiliki PT Dirgantara Indonesia (DI), Pindad, dan PT PAL. "Namun itu semua masih belum optimal. Buktinya, kita masih membeli Pesawat Sukhoi dan F16 dari luar negeri. Ini membuktikan bahwa industri dalam negeri kurang optimal," katanya menyayangkan.
Industri alutsista di bidang Hankam, menurut dia, menjadi sangat penting untuk menjaga NKRI.
"Ini menjadi penting. Kemampuan berperang tentara-tentara nasional kita, bisa dijamin. Untuk itu, kita harus bisa memproduksi alutsista secara komersial. PT DI harus bisa membuat CN 235 untuk komersial dan sipil," tegas dia.
Usul saya, masih menurut dia, industri strategis harus dioptimalkan ke depan. "Bangun industri strategis untuk kepentingan yang luas. PT DI, Pindad dan PT PAL harus bisa dioptimalkan. Jangan bilang kita tidak akan berperang dengan negara lain, 10 sampai 15 tahun ke depan? Itu masih mungkin," tegas dia.
"Jadi akan lebih cocok jika kita menggunakan produk tank buatan sendiri, yang cocok dengan kondisi geografis Indonesia. Tak perlu mengandalkan buatan negara lain," sambungnya.
Sementara terkait masalah korupsi, dan maraknya aksi penyerobotan hak orang lain yang marak terjadi, Endriartono kembali menegaskan, diperlukan ketegasan dalam hal penegakan hukum untuk menyelesaikan persoalan itu.
"Jika saya dipercaya menjadi presiden oleh rakyat Indonesia, maka saya akan memprioritaskan penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu," janji dia.
Selama ini, masih menurut dia, rakyat menganggap hukum di negara kita tajam ke bawah tumpul ke atas. "Jadi hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, agar pelaku kejahatan tidak terkesan ada pembiaran dan mendapat sanksi hukum secara tegas tanpa pandang bulu," tandasnya.