CSIS: RUU Cipta Kerja Demi Reformasi Ekonomi, Contoh Vietnam dan Malaysia
"Kita punya permasalahan di regulasi bisnis, itu jadi kunci untuk meningkatkan tenaga kerja adalah melalui investasi berkualitas dengan reformasi ekonomi serius. Dan saya pikir RUU Cipta Kerja langkah awal reformasi ekonomi ini," ujarnya dalam rapat virtual bersama Panja RUU Cipta Kerja.
Kepala Desk Ekonomi CSIS Yose Rizal Damuri menjelaskan, alasan perlu RUU Cipta Kerja disahkan sebagai undang-undang. Dia menilai, RUU Cipta Kerja ini dapat menjadi langkah awal reformasi ekonomi di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan sebagai narasumber dalam rapat dengar pendapat umum dengan Panja RUU Cipta Kerja, Senin (27/4).
-
Kapan kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini akan disahkan? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
-
Apa saja isi dari kelima RUU Kerja Sama Pertahanan tersebut? Adapun lima negara yang akan menjalin kerja sama pertahanan dengan Indonesia itu antara lain Republik India, Republik Perancis, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Federatif Brasil. Kerja sama dengan lima negara itu bakal dibahas dalam RUU masing-masing.
-
Kenapa kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini disegerakan disahkan? Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih karena kelima RUU tersebut sudah diselesaikan di tengah ketidakpastian kondisi global."Hari ini bisa menyelesaikan pembahasan tentang kelima RUU ini. Situasi dunia saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja yang sebenarnya adalah suatu ketegangan yang sangat-sangat runcing di belahan dunia yang masih jauh tetapi sangat berpengaruh ke seluruh dunia," ujar Prabowo.
-
Apa yang ditawarkan oleh DPLK BRI kepada UMKM? DPLK BRI Ajak UMKM Persiapkan Dana Pensiun BRI dengan menyelenggarakan kelas edukasi “UMKM Pun Bisa Punya Pensiun” dalam pojok investasi di acara Pesta Rakyat Simpedes (PRS) BRI di Pandaan, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
-
Apa saja yang dipuji DPR tentang kinerja Ditjen Imigrasi? “Selaku mitra kerja Kemenkumham sekaligus Ditjen Imigrasi, saya mengucapkan selamat Hari Bhakti Imigrasi ke-74. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengapresiasi berbagai pencapaian dari Ditjen Imigrasi yang sangat inovatif,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Jumat (26/1).
"Kita punya permasalahan di regulasi bisnis, itu jadi kunci untuk meningkatkan tenaga kerja adalah melalui investasi berkualitas dengan reformasi ekonomi serius. Dan saya pikir RUU Cipta Kerja langkah awal reformasi ekonomi ini," ujarnya dalam rapat virtual bersama Panja RUU Cipta Kerja.
Yose membandingkan dengan tiga negara Asean lainnya yang sudah lebih dahulu melakukan reformasi ekonomi dengan menerbitkan aturan di bidang ekonomi.
Dia mengatakan, Vietnam telah melakukan sejak 2010 dengan mengeluarkan program Project 30. Program tersebut memangkas 30 persen cost of doing business di Vietnam.
"Dan ini kelihatan sekali bagaimana hasilnya. Sekarang ini kalau komparasi dengan Vietnam kita selalu merasa malu," kata Yose.
Malaysia dan Thailand juga memiliki program serupa. Malaysia dengan Permudah telah dilaksanakan pada 2007. Serta Thailand memiliki Sunset Law, aturan ekonomi harus ditinjau kembali jika sudah habis masa waktunya.
"Ini sudah dilakukan negara Asean lain," kata Yose.
Yose menilai, Indonesia cukup telat jika dibandingkan dengan negara Asean lainnya. "Biasanya kalau gak kepepet enggak mau dilakukan," imbuhnya.
Dia menuturkan, saat ini masa perekonomian sulit sehingga menyebabkan penciptaan kerja juga sulit. Yose mengatakan, tanpa ada investasi berkualitas mustahil menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Sedangkan, di masa depan akan sulit membuka investasi.
"Jadi saya pikir krisis ini sebagai momentum perubahan dan reformasi ekonomi," kata Yose.
Maka itu, Yose mendukung RUU Cipta Kerja terus dilanjutkan pembahasan di DPR. Dia mengatakan, seharusnya RUU Cipta Kerja dibahas secara cepat.
"Karena reformasi ekonomi ini dibutuhkan pembahasan RUU Cipta Kerja seharusnya bukan ditunda tapi dipercepat tentunya membahas serius dan detail memperbaiki apa yang kurang di sana," kata Yose.
(mdk/rnd)