Cyrus: Jokowi-JK tak punya kontrol ke parpol anggota KIH

Hal Ini merupakan problem yang utama dan harus segera diselesaikan.

Direktur Eksekutif Cyrus Network Hasan Nasbi mengatakan dukungan publik terhadap Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla memang masih kuat. Tapi dari sisi politik, posisi Jokowi-JK merupakan presiden dan wakil presiden yang terlemah. Hal Ini merupakan problem yang utama dan harus segera diselesaikan.

"Jokowi dan JK di partai politik tidak ada kontrol yang efektif, bahkan di parpol yang tergabung KIH," kata Hasan di The Twenty8 Bar & Bistro, Jakarta, Minggu (21/12).

Menurut Hasan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri masih kuat memegang kontrol partai yang berlambang banteng ini. Namun Megawati belum tentu tetap mau mengayomi kepentingan presiden Jokowi dalam menjalankan pemerintahan.

Selain itu, menurut Hasan, Wapres Jusuf Kalla sudah tidak punya pengaruh kuat lagi di partai Golkar. Justru dia menilai, posisi Misbakhun yang menjabat Wakil Sekretaris Jenderal Golkar saat ini lebih kuat dibanding mantan ketua umum ini.

"Makanya dua orang ini, minimal salah satunya harus punya posisi kuat di parpol. Publik bisa jengkel kalau tidak ada agenda pembangunan karena memang Jokowi-JK tidak kuat di parlemen," ujarnya.

Dia menjelaskan cara untuk bisa melakukan take over pada partai politik, Jokowi di PDIP atau JK di Golkar.

"Kalau tidak bisa ini bisa rentan diobok-obok dan retak. Bulan madu koalisi hanya berlangsung dua tahun. Tiga tahun kemudian sudah mikir masing-masing untuk pemilu berikutnya," kata Hasan.

Dia menambahkan, jika ada reshuffle kabinet setahun kemudian, Jokowi-JK yang tidak punya kendali kuat akan partai bisa ditinggal oleh partai pendukungnya.

"Yang punya komando sekarang di KIH itu Surya Paloh, Megawati dan Muhaimin Iskandar. SBY saja dulu punya kekuasaan di parpol bisa dimainkan, apalagi Jokowi," tukasnya.