Datang ke kongres, Anggota Fraksi PDIP Banyumas pakai dana APBD
Pengamat Ahmad Sabiq menilai anggota dewan yang berangkat kunjungan kerja dengan dibiayai APBD, sangat tidak etis.
Anggota Fraksi PDIP DPRD Banyumas bersama-sama menghadiri Kongres di Bali. Namun, kunjungan 20 anggota Fraksi PDIP Banyumas untuk mengikuti kongres tersebut menggunakan uang APBD yang diperuntukkan untuk melakukan kunjungan kerja di Bali dan Lampung.
Dalam agenda kunjungan kerja tersebut, seharusnya DPRD Banyumas membagi anggotanya menjadi dua tim, yakni ke Lampung dan Bali. Dengan pembagian masing-masing 21 orang ke Bali dan 28 orang lainnya ke Lampung.
Seorang anggota DPRD Banyumas dari Partai Golkar, Nanung Astoto yang melakukan kunjungan kerja ke Lampung mengemukakan dalam rombongannya tidak anggota dari Fraksi PDI Perjuangan. Ia membenarkan, fraksi PDI Perjuangan meminta untuk melakukan kunjungan kerja ke Bali.
"Akibatnya, fraksi lainnya tidak ada yang ke Bali karena kuotanya sudah habis. Jumlah anggota Fraksi PDIP 20 orang, kalau kuota ke Bali hanya 21 orang dan harus ada dari unsur pimpinan dewan dua orang, jadi habis kuota ke Bali," tuturnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Shinta Laila mengatakan anggota Fraksi PDIP yang menjabat sebagai ketua PAC akan langsung mengikuti kongres saat tiba di Bali. Sedangkan yang tidak diundang dalam kongres, tetap akan mengikuti agenda kunjungan kerja DPRD.
"Para ketua PAC langsung ikut kongres dan pulangnya sesuai jadwal kongres, yakni 12 April. Kalau yang tidak ikut kongres, tetap ikut jadwal kegiatan kunjungan kerja dan pulang tanggal 11 April," paparnya.
Terpisah, pengamat politik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Ahmad Sabiq menilai anggota dewan yang berangkat kunjungan kerja dengan dibiayai APBD, sangat tidak etis.
"Ini kan namanya ‘nyambi’, padahal kunjungan kerja harus dilaksanakan secara benar sehingga membawa manfaat bagi rakyat Banyumas, jadi tidak seharusnya berangkat kongres dengan dibiayai APBD,” jelasnya.
Ia juga mengemukakan, pembagian wilayah kunjungan kerja seharusnya tidak berdasarkan fraksi, melainkan berdasarkan alat kelengkapan dewan, seperti banggar, banmus ataupun pansus, komisi dan sebagainya. "Kondisi ini sangat tidak bagus dan mencederai rakyat," katanya.
-
Di mana Rakernas PDIP diadakan? Mantan calon Presiden (Capres) nomor ururt 03 Ganjar Pranowo menghadiri agenda rapat kerja nasional (rakernas) PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol Jakarta pada Jumat (24/5).
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Siapa yang memimpin PDRI? Syafruddin Prawiranegara tercatat menjadi Ketua PDRI dalam waktu yang singkat, yaitu dari 22 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949, namun hal ini sangat menentukan eksistensi Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat.
-
Di mana PDRI didirikan? Berawal dari Agresi Militer Belanda Kedua pada 19 Desember 1948, PDRI pun didirikan di Sumbar.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
Baca juga:
5 Pesan keras Megawati buat Jokowi dari kongres PDIP
5 Hal ini yang pasti ada di pidato Megawati
Absen di acara Prabowo, besan Amien Rais malah muncul di PDIP
Bertemu, Jokowi dan pengurus PDIP hasilkan komitmen
Usai hadiri kongres, Jokowi tengok penasihat PDIP di rumah sakit
Wawancara Megawati: Mekanisme regenerasi sudah ada
Gubernur Bali antar keberangkatan Jokowi-JK ke NTB