Demi kepentingan rakyat, Golkar bisa saja dukung KIH

"KMP dan KIH itu bukan ideologi, kalau kami itu ideologinya berdasarkan kepentingan rakyat," kata Aziz.

Konflik di internal Partai Golkar hingga saat ini belum mereda. Kubu Agung Laksono bersedia islah atau damai dengan Kubu Aburizal Bakrie (Ical) dengan menyodorkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh kubu Ical. Salah satunya, bergabung dengan pemerintah dan meninggalkan Koalisi Merah Putih (KMP)

Menanggapi hal tersebut, Waketum Partai Golkar kubu Ical, Aziz Syamsuddin mengatakan, tidak menutup kemungkinan pihaknya akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) bersama PDIP cs.

"Ya Tuhan saja saling memaafkan. Insya Allah memenuhi kalau memang demi kepentingan rakyat," kata Azis saat ditemui seusai rapat kerja Komisi III dengan empat lingkungan peradilan sewilayah DKI di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Selasa (23/12).

Ketika kembali ditegaskan, apakah benar Golkar buka peluang gabung ke KIH dan keluar dari KMP, dia menambahkan, KMP dan KIH bukan ideologi partainya. Menurut dia, Golkar siap melakukan apa saja demi kepentingan rakyat banyak.

"KMP dan KIH itu bukan ideologi, kalau kami itu ideologinya berdasarkan kepentingan rakyat," terang Aziz.

Sebelumnya, Partai Golkar kubu Agung Laksono siap menempuh jalan damai dengan kubu Ical. Ada lima orang yang ditunjuk sebagai juru runding dari masing-masing kubu.

"Kami sudah upayakan rapat pleno di DPP Golkar. Ada lima juru runding yang ditunjuk yaitu Priyo Budi Santoso, Yorrys Raweyai, Agun Gunanjar, Ibnu Munzir dan Andi Mattalata. Jika itu (berunding) tak ketemu, ya ke pengadilan," kata ketua DPP Leo Nababan di gedung DPR Senayan Jakarta, Kamis (19/12).

Menurut dia, tuntutan perundingan itu di antaranya pembubaran Koalisi Merah Putih (KMP). Hal itu karena membuat Golkar tersandera secara politik.

"Tuntutan kita ada empat, pertama bubarkan KMP, dan itu yang berat kata Pak Cicip. Bagi kami, KMP itu seperti ad hoc gak perlu dipermanenkan," terang dia.

Lanjut dia, tuntutan yang kedua adalah mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Mereka pun meminta pemilihan langsung untuk Pilkada dan Pilpres.

"Mendukung pemerintah itu yang kedua, yang ketiga suara rakyat suara Golkar maka kami mendukung Perppu Pilkada. Keempat pemilihan presiden enggak boleh lewat MPR," pungkas dia.