Demokrat: Ada desakan agar Pak Jokowi dan Pak SBY bertemu

"Saya melihat ada pihak-pihak tertentu, pihak ketiga yang ingin membenturkan Pak Jokowi dan Pak SBY. Dan ini tentu tidak kondusif untuk pembangunan demokrasi dan stabilitas politik ke depan," jelasnya.

Setelah demo besar-besaran yang dilakukan gabungan ormas Islam pada 4 November 2016, Presiden Joko Widodo (Jokowi) gencar melakukan safari politik ke markas TNI-Polri, serta mengundang ormas keagamaan ke Istana. Rencananya, Jokowi juga akan melanjutkan safari politiknya ke partai-partai politik untuk menciptakan kondisi yang sejuk dan damai.

Pertemuan dengan sejumlah elite parpol pun telah dilakukan. Misalnya Jokowi mengundang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ke Istana Negara beberapa waktu lalu. Namun demikian, Jokowi belum berniat mengundang atau menemui Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ketua DPP Partai Demokrat, Benny K Harman mengaku muncul desakan agar Jokowi bertemu dengan SBY. Benny menilai pertemuan antara Jokowi dan SBY akan berdampak baik bagi stabilitas nasional, apalagi keduanya terakhir bertemu pada Oktober 2014.

"Menurut saya, pada saat ini ada desakan supaya Pak Jokowi dan Pak SBY sebagai tokoh bangsa untuk bertemu, saya rasa ide itu sangat bagus ya untuk keduanya bisa saling klarifikasi. Ya kan," kata Benny di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (21/11).

Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini mengungkapkan ada pihak yang mencoba membenturkan Jokowi dan SBY lewat safari politik itu. Namun, dia tak membeberkan siapa pihak yang membenturkan tersebut.

"Saya melihat ada pihak-pihak tertentu, pihak ketiga yang ingin membenturkan Pak Jokowi dan Pak SBY. Dan ini tentu tidak kondusif untuk pembangunan demokrasi dan stabilitas politik ke depan," jelasnya.

Benny melihat, Jokowi bisa mendapatkan masukan dan saran yang baik dari SBY soal menyelesaikan masalah-masalah nasional saat ini. Dia juga berharap Jokowi tak begitu saja mempercayai informasi-informasi yang didapat dari 'pembisiknya' di Istana.

"Lalu setiap informasi itu harus cek and ricek. Tidak mudah dipercaya tapi harus dicek and ricek. Menimbang untung ruginya. Benar-benar mendengar aspirasi rakyat dan juga menegaskan aturan hukum. Itu aja sih. Sehingga apapun yang terjadi bisa diatasi dengan baik," pungkasnya.