Demokrat bantah deal dengan koalisi Prabowo soal kursi ketua MPR
Demokrat disebut mendapat jatah kursi ketua MPR jika Prabowo menang pilpres.
Partai Demokrat menanggapi beredarnya surat yang diduga berisi bagi-bagi kursi di DPR antar parpol Koalisi Merah Putih. Ketua Harian Demokrat Syarief Hasan belum tahu terkait surat tersebut.
"Saya belum tahu. Belum pernah baca itu," kata Syarief yang juga Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah saat menghadiri rapat terbatas dengan Presiden SBY di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (30/9).
Sejauh ini, lanjut Syarief, Demokrat belum ada komunikasi soal kursi ketua MPR dengan Koalisi Merah Putih. Menurutnya, tidak ada janji soal bagi-bagi kursi.
"Gak ada janji-janji. Gak ada itu," lanjutnya.
Dengan mengantongi 61 kursi di DPR, Demokrat yakin tidak akan kesulitan ambil bagian dalam penentuan kursi pimpinan MPR dan DPR.
"Ya kita kan kursi kita 61, itu kan cukup berarti. Nomor empat kan kita," kata Syarief.
Terkait pengajuan gugatan UU Pilkada ke MK, Demokrat hingga kini masih mempelajari hal-hal terkait. Bagi Syarief, belum waktunya SBY mengeluarkan Perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang).
"Belum perlu. Ya kan belum urgent. Emang gawat? Belum gawat kan," terangnya.
Sebelumnya, fotokopi surat diduga berisi kesepakatan bagi-bagi kursi antar sejumlah partai politik di DPR, beredar luas. Nama-nama parpol yang tertulis adalah Partai Gerindra, PAN, Golkar, PKS dan PPP atau merujuk pada Koalisi Merah Putih.
Terdapat enam poin kesepakatan. Di antaranya adalah kesepakatan memberikan dukungan kepada Partai Gerindra untuk menduduki kursi ketua MPR, dan wakil MPR untuk Partai Golkar, PAN, PKS dan PPP. Hal ini tercantum dalam poin ke empat.
Pada poin kelima dijelaskan jika pasangan Prabowo-Hatta menang pilpres, maka anggota Koalisi Merah Putih sepakat memberikan dukungan kepada Partai Demokrat untuk mengisi jabatan ketua MPR, dan pimpinan lain ditentukan secara proporsional dengan mengikutsertakan satu pimpinan DPD.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Kenapa PPP mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).
-
Apa yang menjadi gebrakan Mentan yang dipuji oleh Ketua MPR? "Saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Mentan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut ketahanan pangan seperti mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan, termasuk ancaman El Nino, yang kalau kita tidak waspadai dan kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan dihadapkan pada defisit pangan," ujar Bamsoet dalam pertemuannya bersama Mentan di Kementan Jakarta, Senin, (1/4).
-
Kapan PPP akan mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).
-
Mengapa PPP mengajukan gugatan ke MK? PPP mengajukan gugatan ke MK setelah proses penghitungan suara selesai dan PPP tidak lewat dari Ambang Batas Parlemen 4 persen. Hasil suara PPP hanya 3,87 persen, dan mereka merasa kehilangan suara di 18 propinsi yang mencapai 600.000 suara.
Baca juga:
Beredar surat bagi-bagi jatah kursi koalisi Prabowo di DPR MPR
Effendi Simbolon: Gaya politik Koalisi Merah Putih gerombolan!
Pendiri PAN: Soeharto kini sedang dihidup-hidupkan lagi
Pramono: Bagi-bagi kursi pimpinan parlemen akan ditentang rakyat