Demokrat Beri Sederet Catatan 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf
Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan menyoroti setahun pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin. Hinca mengakui bahwa 2020 bukanlah tahun yang mudah dan diperlukan kepemimpinan yang kuat.
Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan menyoroti setahun pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin. Hinca mengakui bahwa 2020 bukanlah tahun yang mudah dan diperlukan kepemimpinan yang kuat.
"Semua harus akui, bahwa tahun 2020 bukanlah tahun yang mudah. Pemerintah harus menghadapi pandemi Covid-19. Di lain sisi juga berjibaku dengan ancaman resesi ekonomi. Diperlukan leadership yang jelas dalam mengelola negara di situasi seperti ini," katanya, Senin (19/10).
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Mengapa Pak Jokowi diundang ke Apel Kader Partai Gerindra? Bapak Presiden diundang acara Apel Kader Partai Gerindra pada hari Sabtu, 31 Agustus 2024 Pukul 19.00 WIB. Rencana Bapak Presiden akan hadir dan memberi Sambutan
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
Meksi begitu, dia melihat pemerintahan Jokowi masih belum maksimal dalam membangun komunikasi dengan pemerintahan daerah. Contohnya, pada masa awal pandemi terdapat beberapa perbedaan pendapat serta kebijakan dalam menghadapi pandemi antara pusat dan daerah.
"Komunikasi yang kurang pas juga terjadi tatkala UU Cipta Kerja disahkan bahkan sejak masa pembahasan. Dinamika yang tersaji cukup membuat suasana demokrasi terhimpit dan banyak menyisakan pertanyaan di otak publik tentang nafsu besar pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja," tuturnya.
Hinca lalu mengingatkan, saat Jokowi menaikan iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres No. 64 Tahun 2020 yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada akhir Februari lalu. Akan tetapi dua bulan kemudian iuran BPJS kembali naik melalui Perpres No. 64 tahun 2020.
"Ini menunjukan tendensi yang sangat tidak baik dilakukan oleh Kepala Negara, seakan tidak mematuhi keputusan hukum yang ada," ujarnya.
Kebebasan Sipil
Kemudian, Hinca mencermati aspek kebebasan sipil di satu tahun pemerintahan Jokowi. Dia membenarkan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2020 naik menjadi 74,92. Akan tetapi Indeks Kebebasan Sipil justru mengalami penurunan sebanyak 1,26 poin.
"Hal ini terbukti Pada Juni 2020, Presiden Jokowi beserta dengan Menkominfo divonis bersalah terhadap pemblokiran internet di wilayah Papua dan Papua Barat. Padahal setiap orang tanpa terkecuali berhak untuk mendapatkan serta mengakses informasi," ucap anggota Komisi III DPR itu.
Hinca memahami, bahwa dalam periode kedua, Jokowi pernah menyatakan bahwa akan memimpin tanpa beban sehingga kerap mengeluarkan kebijakan yang tidak populer. Tetapi, dia mengingatkan agar seluruh kebijakan harus sesuai dengan koridor hukum serta kehendak dari rakyat.
"Boleh saja berbeda warna di periode kedua, akan tetapi tetap saja harus mengutamakan kepentingan Merah-Putih yang kita cintai," pungkasnya.
(mdk/rnd)