Demokrat pilih gunakan hak tanya sebelum interpelasi Jokowi

Jika jawabannya tak memuaskan, Demokrat akan mengajukan interpelasi.

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbuntut panjang. Ada wacana bahwa DPR bakal gunakan hak interpelasi ke Jokowi.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan bahwa pihaknya belum melakukan penggalangan tanda tangan untuk menggunakan hak interpelasi. Menurut dia, Demokrat baru ingin menggunakan hak tanya kepada pemerintah terkait kenaikan BBM subsidi.

Agus menjelaskan, jika dalam hak tanya itu jawaban dari pemerintah tidak memuaskan maka pihaknya baru akan menggunakan hak interpelasi. "Apabila jawabannya memang proporsional sesuai dipertanyakan dan tidak ada aturan yang dilanggar tidak ada UU yang dilanggar itu bisa dicukupkan," ujar Agus di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/11).

Agus tidak menutup kemungkinan jika Fraksi Demokrat akan menggunakan interpelasi bahkan hak menyatakan pendapat. Namun sebelum itu, dia hanya ingin menggunakan hak tanya kepada pemerintah.

"Tetapi jika tidak ada proporsional, tentu bisa saja dinaikkan (interpelasi, menyatakan pendapat). Saat ini Partai Demokrat belum menggalang interpelasi, kita ingin mempertanyakan, kenapa BBM naik. Kenapa sekarang, kenapa tanpa persetujuan DPR," jelas penasihat Fraksi Demokrat DPR ini.