Demokrat tak kaget Bawaslu setop kasus 'satu jari' Luhut dan Sri Mulyani
Bawaslu menghentikan kasus pelaporan terhadap Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dugaan pose satu jari di pertemuan IMF World Bank di Bali. Dua petinggi pemerintahan itu dinilai Bawaslu tak melanggar aturan pemilu.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menghentikan kasus pelaporan terhadap Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dugaan pose satu jari di pertemuan IMF World Bank di Bali. Dua petinggi pemerintahan itu dinilai Bawaslu tak melanggar aturan pemilu.
Menanggapi hal itu, Kepala Divisi Advokasi dam Bantuan Hukum Partai Demokrat, Ferdinan Hutahean mengaku tak kaget dengan putusan Bawaslu. Menurutnya memang sejak awal Bawaslu tidak berani menindaklanjuti laporan tersebut.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Apa yang diminta oleh Partai Golkar kepada Bahlil? Partai Golkar meminta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tidak mengklaim sebagai kader partai yang dipimpin Ketua Umum Airlangga Hartarto.
-
Kapan Hari Lahir Pancasila diperingati? Hari Lahir Pancasila, yang diperingati setiap tanggal 1 Juni, adalah momen penting dalam sejarah Indonesia.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Siapa yang diusung oleh partai-partai pendukung Prabowo-Gibran? Dua nama yang santer bakal meramaikan Pilkada Jakarta adalah dua mantan Gubernur Ibu Kota dan Jawa Barat yakni Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Anies sebagai calon inkumben tampaknya bakal diusung oleh partai-partai pendukungnya di Pilpres 2024. Begitu juga dengan Ridwan Kamil yang didukung barisan partai pendukung Prabowo-Gibran.
-
Kapan Partai Kasih dideklarasikan? Sekelompok anak muda Indonesia asal Papua mendeklarasikan mendirikan partai nasional yang diberi nama Partai Kasih pada Minggu 23 Juni 2024 di Jakarta.
"Saya tidak kaget dengan keputusan itu karena saya yakin betul sejak awal, Bawaslu tak akan berani," kata Ferdinan kepada wartawan, Rabu (7/11).
Ferdinand menilai, Bawaslu hanya berani memutus kasus laporan yang tidak terkait pidana pemilu saja. Sedangkan, laporan terhadap Luhut dan Sri, kata dia, termasuk dalam pidana pemilu.
"Bawaslu hanya akan berani memutus kasus laporan yang tidak terkait pidana pemilu. Jadi atas keputusan ini saya tidak kaget, tidak heran karena sejak awal sudah menduga bahwa Bawaslu tak punya nyali untuk mempidanakan pemilu para terlapor," ungkapnya.
Anggota Direktur Advokasi dan Hukum Bidang Pemenangan Nasional (BPN) capres-cawapres nomor 02 Prabowo-Sandiaga ini juga mengatakan, Bawaslu tak bisa berbuat banyak jika pihak terlapor berasal dari kubu capres-cawapres petahana yakni Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma'ruf Amin.
"Inilah wujud asli demokrasi kita saat ini, berjalan seenaknya meski ada aturan. Kita ini surplus aturan tapi defisit penegakan aturan. Kualitas demokrasi menurun, kita tonton saja perjalanan republik ini," ujarnya.
"Bawaslu tidak akan mampu berbuat banyak jika yang dilaporkan petahana," ucapnya.
Diketahui, Bawaslu RI sudah merampungkan pemeriksaan kasus pose satu jari yang dilakukan Menko Luhut Panjaitan dan Menkeu, Sri Mulyani, saat acara IMF beberapa waktu lalu. Hasilnya, Bawaslu menilai kedua menteri Jokowi tersebut tidak melakukan pelanggaran pemilu.
"Kami nyatakan peristiwa yang dilaporkan tidak memenuhi unsur ketentuan pidana pemilu dan bukan merupakan pelanggaran pemilu," ujar Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Ratna Dewi Pettalolo diJakarta. Demikian dikutip dari Antara, Selasa (6/11).
Pada 18 Oktober, Luhut Panjaitan dan Sri Mulyani dilaporkan ke Bawaslu oleh Dahlan Pido. Keduanya diduga menunjukkan keberpihakan kepada calon presiden nomor urut 01 lantaran menunjukkan satu jari saat foto bersama di penutupan pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia, 14 Oktober 2018 di Bali.
Tindakan tersebut dianggap sengaja dilakukan sebagai bentuk imbauan yang menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon presiden.
Baca juga:
Acungkan 1 jari di IMF-World Bank, Luhut klaim tak ada pelanggaran kampanye
Luhut dan Sri Mulyani dicecar maksud acungkan 1 jari di acara IMF-World Bank
Bawaslu putuskan pose satu jari Luhut dan Sri Mulyani bukan pelanggaran pemilu
Jumat sore, Luhut dan Sri Mulyani penuhi panggilan Bawaslu
Pukul 15.00 WIB, Bawaslu panggil Sri Mulyani dan Luhut Pandjaitan
Sri Mulyani hibahkan 500 unit laptop bekas pertemuan IMF-World Bank pada tiga daerah