Dini hari Jokowi utus menteri keuangan temui Prabowo lobi RAPBN 2016
Menurut Gerindra, RAPBN 2016 yang diajukan pemerintah tidak pro rakyat.
Partai Gerindra menolak alokasi anggaran penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 39 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) 2016. Petinggi Partai Gerindra menyebut Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto agar menjelaskan perbedaan pandangan mengenai PMN.
"Pertemuan itu dilakukan pukul 02.00 Jumat dini hari yang juga diikuti oleh Sekjen Partai Gerindra dan Ketua Bidang BUMN Partai Gerindra," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (30/10).
-
Apa yang dibicarakan Prabowo dan Jokowi? Saat itu, mereka berdua membahas tentang masa depan bangsa demi mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Bagaimana Prabowo bisa menyatu dengan Jokowi? Saat Pilpres 2019 Prabowo merupakan lawan Jokowi, namun setelah Jokowi terpilih menjadi presiden Prabowo pun merapat kedalam kabinet Jokowi.
-
Kapan pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden? Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 pada 20 Oktober mendatang.
-
Bagaimana Presiden Jokowi mengenalkan Prabowo Subianto sebagai Presiden Terpilih? Menlu Retno mengatakan bahwa Presiden Jokowi dalam setiap kesempatan dan acara selalu mengenalkan Prabowo Subianto selaku calon presiden terpilih.
-
Apa yang dibahas Prabowo dan Jokowi saat bertemu? Juru Bicara Menteri Pertahanam Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut, pertemuan Prabowo dengan Jokowi untuk koordinasi terkait tugas-tugas pemerintahan. "Koordinasi seperti biasa terkait pemerintahan," kata Dahnil saat dikonfirmasi, Senin (8/7). Dia menjelaskan, koordinasi tugas tersebut mencakup Prabowo sebagai Menteri Pertahanan maupun sebagai Presiden terpilih 2024-2029.
Menurutnya, RAPBN 2016 yang diajukan pemerintah tidak pro rakyat. Sebab, pemerintah lebih memilih mengalokasikan dana besar untuk suntikan modal perusahaan BUMN daripada program kerakyatan.
"Ada yang menyampaikan BUMN mungkin pro rakyat dan sebagainya. Tapi mana ada urusan korporasi bicara sosial. Kita bicara korporasi itu cari untung. Nah apakah urgent BUMN sekarang kita suntik?," kata Ketua Komisi IV DPR ini.
Di tempat berbeda, Wakil Ketua Komisi IV Titiek Soeharto menegaskan, Partai Golkar menolak RAPBN 2016 lantaran anggaran Penyertaan Modal Negara untuk BUMN terlalu besar. Lebih baik, RAPBN 2016 mengutamakan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
"Tidak realistis tidak pro rakyat, komisi IV kementerian kelautan petani, kehutanan itu dikurangi. Penyertaan modal negara itu dinaikan menghadapi kebakaran hutan perlu dan yang cukup banyak menanggulangi kebakaran hutan itu," kata Titiek.