Dirjen Otda puji kekompakan & konsolidasi pengamanan Pemilu di Jatim
Masyarakat di Jawa Timur ini memiliki kesadaran tinggi dalam hal partisipasi Pemilu.
Hadir di Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Ketertiban dan Keamanan di Jawa Timur, Dirjen Otoda Kemendagri, Soni Sumarsono menyebut, dari 34 provinsi di Indonesia, baru Jawa Timur yang memiliki komitmen mengamankan Pemilu 2019.
Rakorwil terkait situasi jelang Pileg dan Pilpres yang dihadiri Gubernur Soekarwo, Kapolda Irjen Luki Hermawan, serta Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Arief Rahman ini digelar di Grand City Surabaya, Selasa (6/11).
-
Mengapa Pemilu 2019 di sebut Pemilu Serentak? Pemilu Serentak Pertama di Indonesia Dengan adanya pemilu serentak, diharapkan agar proses pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Kapan pemilu 2019 dilaksanakan? Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
"Ada dua hal yang luar biasa di Jawa Timur. Pertama konsolidasi sebesar ini, 2.500 orang, seluruh jajaran Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah), semua level," kata Soni di hadapan Forkompinda Jawa Timur.
"Saya kira ini baru pertama kali dilakukan, dari 34 provinsi lainnya, untuk, khusus dalam rangka pengamanan Pileg dan Pilpres. Itu yang harus kita apresiasi kekompakannya," tegasnya.
Kemudian yang kedua, lanjutnya, masyarakat di Jawa Timur ini memiliki kesadaran tinggi dalam hal partisipasi Pemilu. "Kalau terjaga dengan baik, luar biasa. Yang terpenting ada komunikasi yang menyentuh hati, seperti cangkrukan dialog interaktif," katanya.
Kolaborasi kekuatan personel
Di tempat sama, Kapolda Jawa Timur, Irjen Luki Hermawan menegaskan, dalam rangka menjaga situasi aman dan kondusif, pihaknya terus melakukan berbagai upaya. Salah satunya terus melakukan komunikasi dengan berbagai tokoh masyarakat, ulama, dan kiai di pesantren-pesantren.
Khususnya terkait Pilpres dan Pileg 2019, kata Luki, pihaknya mengimbau kepada seluruh Forkopimda di kabupaten/kota untuk tetap menjaga kesejukan, termasuk merangkul seluruh organisasi masyarakat.
"Ini agar di tahun politik nanti, situasi Jatim tetap aman tanpa ada perpecahan antar-golongan, suku maupun Agama," tandasnya.
Di kesempatan yang sama, Gubernur Soekarwo juga mengajak seluruh jajaran Forkopimda untuk mengumpulkan seluruh personelnya, mulai dari TNI hingga Polri untuk dikolaborasikan dengan jajaran pemerintahan, baik kabupaten maupun kota hingga tingkat desa.
Hal ini, menurut Soekarwo, sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban Pemilu. Kolaborasi ini, katanya, akan memberikan dampak luar biasa. Tak hanya politik, tapi juga sosial ekonomi. "Banyak aspek yang diambil dari pertemuan ini," katanya.
Pertama, lanjutnya, aspek pelaksanaan Pemilu 2019. "Impact-nya juga masalah sosial ekonomi. Banyak hal. Jadi politik di 2019 harus landai, jurdil dan kemudian impact-nya terhadap persepsi positif terhadap apa saja non-politik," ungkap gubernur akrab disapa Pakde Karwo ini.
Baca juga:
Survei Indopolling: Elektabilitas PDIP tertinggi di Jawa Barat
Ajakan Jokowi buat hijrah harus jadi teladan para elite politik
Soekarwo targetkan 80 persen warga Jatim pakai hak pilih di Pemilu 2019
Jokowi bagi tips ke Caleg Hanura agar menang di Pemilu 2019
KPK sarankan KPU segera umumkan nama-nama caleg eks koruptor