Djarot yakin Ahok menolak jadi cawagub DKI dari PDIP
Djarot menyebut semua informasi terkait sikap politik partai tidak bisa ditanyakan ke kader, tapi ke petinggi PDIP.
Petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mempertimbangkan memasukkan nama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok dalam daftar bakal calon wakil gubernur. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPP PDIP Djarot Saiful meyakini Ahok pasti menolak posisi tersebut. Terlebih saat ini mantan Bupati Belitung Timur itu telah mendapatkan dukungan dari tiga partai, Hanura, Nasdem dan Golkar.
"Ya kan pasti beliau enggak mau," katanya di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (24/8).
-
Kapan Pilkada DKI 2017 dilaksanakan? Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada dua tahap, yaitu tahap pertama di tanggal 15 Februari 2017 dan tahap kedua tanggal 19 April 2017 dengan tujuan untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.
-
Apa saja isu yang muncul selama Pilkada DKI 2017? Apalagi pemilihan tersebut juga diwarnai dengan isu-isu seperti agama, etnis, dan kebijakan publik.
-
Kapan Pilkada DKI 2017 putaran kedua dilaksanakan? Pemungutan Suara Putaran Kedua (19 April 2017):Putaran kedua mempertemukan pasangan Ahok-Djarot dan Anies-Sandiaga.
-
Siapa saja yang diusulkan untuk diusung oleh PDIP di Pilgub DKI 2024? Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya masih mencermati nama-nama tokoh yang diusulkan untuk diusung sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada serentak 2024.
-
Siapa saja kandidat yang bertarung di Pilkada DKI 2017? Saat itu, pemilihan diisi oleh calon-calon kuat seperti Basuki Tjahaja Purnama, Anies Baswedan, dan Agus Harimurti Yudhoyono.
-
Kapan PDIP menang di pemilu 2019? Partai pemenang pemilu 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan persentase 19.33% dari total suara sah yang diperoleh.
Wakil Gubernur DKI Jakarta ini mengaku belum tahu soal wacana itu. Semua informasi terkait sikap politik partai tidak bisa ditanyakan ke kader, tapi harus ke petinggi PDIP.
"Ini kan sudah ranah DPP. Yang ngomong sudah enggak boleh perorang loh. Jadi ini harus ditanyakan ke Sekjen. Bukan ke kader-kader. Jadi kalau mau konfirmasi kebenaran, tunggu keputusan DPP karena ini adalah keputusan partai," tegasnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pereira mengatakan pertimbangan menaruh Ahok sebagai cawagub karena partainya memiliki suara terbanyak di Jakarta dengan 28 kursi. Jika dihitung, Ahok bersama 3 partai pendukung, hanya bisa mengumpulkan 24 kursi.
"Dari dulu kan Pak Ahok nomor 2. Yang dibawa kursinya kan 22 atau 23 kursi kan, PDI Perjuangan 28 kursi. Jadi lebih banyak dong, kalau dari logika kalkulator lebih banyak," kata Andreas di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8).
Menurutnya, simulasi untuk mencari pasangan calon ideal versi tiap parpol pun wajar dilakukan. Hasil simulasi itu, lanjut Andreas, bisa menjadi pertimbangan Mega untuk mengambil keputusan.
"Saya kira bisa menjadi salah satu opsi, kita lihatlah nanti perkembangannya. Di dalam konstelasi ini kan bisa Pak Djarot nomor 1, siapa nomor dua. Simulasi itu biasa," tutup dia.
Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengatakan, ada 3 simulasi yang sedang dilakukan. Simulasi pasangan calon tersebut, katanya, dilakukan dengan mengumpamakan petahana Basuki T Purnama (Ahok) sebagai cawagub dari PDIP. Sedangkan calon DKI 1 berasal dari kader PDIP.
"PDIP jumlahnya 28 dan tiga partai mendukung Pak Ahok kursi 24. Kita simulasi cagub dari PDIP pasangannya jika Pak Ahok cawagub, ada Djarot-Ahok, Risma-Ahok, FX Rudi-Ahok," kata Masinton di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8).
Masinton mengatakan, jika ingin didukung PDIP, Ahok harus bersedia diplot menjadi cawagub dari kader PDIP. Rencana ini pun, lanjut dia, akan segera dikomunikasikan ke 3 parpol pendukung Ahok, yakni NasDem, Hanura, dan Golkar.
"Masing-masing punya prestasi, yang sudah teruji memimpin di daerahnya. Kita mensimulasi internal yang paling mungkin, bila Ahok mau didukung PDIP harus realistis jadi cawagub. Nanti dijajakin komunikasi," tegasnya.
"Ahok harus realistis, jika enggak mau jadi cawagub jangan memaksakan diri melalui PDIP. Nanti dikomunikasikan ke tiga partai pengusung," sambung Anggota DPR Komisi III ini.
(mdk/noe)