DPD usul tugas dan wewenang MK ditinjau ulang
DPD usul tugas dan fungsi MK ditinjau ulang. Surat itu ditembuskan ke Presiden RI, MPR, DPR, MA, MK, BPK dan Komisi Yudisial. Nono mengklaim permintaan itu bukanlah keinginan dari DPD saja, tetapi juga dari DPR dan MPR.
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta tugas dan wewenang lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) ditinjau ulang. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPD Nono Sampono melalui surat HM.02.00/601/DPDRI/IX/2018.
Dalam surat yang dikeluarkan pada 21 September 2018 Nono meminta pelaksanaan tugas dan wewenang MK kembali ditinjau. Sebab, MK telah mengeluarkan putusan yang inkonstitusional Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang larangan pengurus partai politik menjadi senator DPD.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Bagaimana Kelurahan Sadar Hukum di DKI Jakarta diwujudkan? Melalui pelaksanaan pembinaan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum), pengembangan kelurahan binaan, sampai dengan terbentuknya kelurahan sadar hukum,"
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Kenapa PDIP berencana membawa kasus kecurangan ke Mahkamah Konstitusi? PDI Perjuangan siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi (MK) di antaranya seorang kepala kepolisian daerah (kapolda) terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
Surat itu ditembuskan ke Presiden RI, MPR, DPR, MA, MK, BPK dan Komisi Yudisial. Nono mengklaim permintaan itu bukanlah keinginan dari DPD saja, tetapi juga dari DPR dan MPR.
putusan pengurus parpol jadi senator ©Istimewa
"Yang membuat pernyataan itu tidak hanya DPD, DPR juga membuat dan MPR juga, tiga lembaga yang membuat. Baru pernah terjadi dalam sejarah ketatanegaraan sebuah keputusan lembaga peradilan direspons oleh tiga lembaga. Bukan hanya DPD. DPR juga buat dan juga MPR. Saya kira secara intinya sama," kata Nono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/10).
Menurutnya dengan adanya permintaan dari tiga lembaga ini, maka, dia berharap para pihak terkait bisa merespons permintannya.
"Kalau enggak kan hanya DPD sendiri kan, itu ada tiga lembaga bikin surat. Jadi dilihat hanya satu lembaga. Dan tanda tangan saya itu mengatasnamakan pimpinan secara keseluruhan," ungkapnya.
"(Disampaikan kemana), Enggak, ke Presiden, dan semua lembaga," ucapnya.
Baca juga:
Frasa 'kontra radikalisasi' dianggap sudah jelas, MK tolak uji materi UU Terorisme
MK kabulkan penarikan kembali permohonan uji materi UU Pemilu masa jabatan wapres
MK tolak seluruh gugatan ambang batas capres
Demokrasi tercederai jika presidential threshold tetap berlaku di Indonesia
Bersurat ke MK, PSI minta uji materi soal kampanye segera disidang
Nono Sampono akan kirim rekaman rapat DPD & MK jika Putusan Nomor 30 berlaku di 2019