DPR bakal gulirkan hak angket dugaan penyimpangan anggaran oleh KPK
DPR bakal gulirkan hak angket dugaan penyimpangan anggaran oleh KPK. Anggota Komisi III dari Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan isu yang akan ditanyakan melalui hak angket kemungkinan akan bertambah. Yakni, menyangkut temuan BPK soal dugaan 7 penyimpangan anggaran yang dilakukan KPK.
Komisi III DPR sepakat menggulirkan hak angket untuk mendesak KPK membuka rekaman pemeriksaan tersangka pemberi keterangan palsu e-KTP Miryam S Haryani. Anggota Komisi III dari Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan isu yang akan ditanyakan melalui hak angket kemungkinan akan bertambah.
Yakni, menyangkut temuan BPK soal dugaan 7 penyimpangan anggaran yang dilakukan KPK. "Tetapi juga terkait temuan BPK yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan KPK tahun 2015 di mana ada 7 temuan penyimpangan anggaran," kata Arsul melalui pesan tertulisnya, Kamis (20/4).
Hak angket sebelumnya diajukan karena KPK menolak membuka rekaman BAP Miryam. Sebab dari hasil pemeriksaan, penyidik KPK menyebut ada 6 anggota Komisi III melakukan ancaman agar Miryam mencabut kesaksiannya. Namun, Arsul menyebut isu soal audit investigasi pembelian lahan RS Sumber Waras juga akan dimasukkan dalam daftar pertanyaan angket.
"PPP sendiri ingin agar kalau ada hak angket maka tidak sekedar soal penyebutan nama-nama tersebut. Tetapi diperluas termasuk soal sikap KPK terhadap hasil audit investigatif RSSW," tegasnya.
Sekjen PPP ini menjelaskan, persetujuan angket akan diputuskan dalam rapat pleno Komisi III. Jika telah disetujui, usulan hak angket akan disampaikan dalam rapat paripurna pekan depan.
"Kita sepakati dulu di pleno Komisi III ya. Kemungkinan minggu depan diajukan dalam rapat paripurna terakhir sebelum reses," ujar Arsul.
Kendati demikian, Arsul membantah usulan penggunaan angket bertujuan melemahkan lembaga KPK. Pihaknya hanya ingin mendapat penjelasan detil dari KPK terkait pemeriksaan srikandi Hanura yang menyeret 6 anggota Komisi III.
"Yang penting jangan dimaknai bahwa ini upaya baru melemahkan KPK seperti yang selalu disuarakan kawan-kawan ICW," pungkas dia.
-
Bagaimana cara DPR mendorong KPK untuk mengungkap terduga pelaku pembocoran informasi OTT? Bahkan Sahroni merekomendasikan KPK untuk berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait, jika ingin serius mengungkap dugaan ini.
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa yang diharapkan dari kolaborasi KPK dan Polri ini? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi “Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,” tambah Sahroni.
-
Kenapa DPR meminta KPK untuk mengusut terduga pelaku yang membocorkan informasi OTT? Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.
Baca juga:
DPR cecar KPK soal bocornya dakwaan, BAP dan SP Novel Baswedan
KPK serahkan 100 persen kasus penyiraman Novel Baswedan ke polisi
Nama Ade Komarudin kembali disebut terima uang panas e-KTP
Keponakan Setya Novanto bakal bersaksi di sidang e-KTP
Jaksa terus pertanyakan kehadiran keponakan Setnov di Fatmawati
Miryam kembali mangkir, KPK buka peluang jemput paksa
Komisi III minta KPK buka rekaman bukti anggota DPR tekan Miryam