DPR Minta Kemensos-Pemda Koordinasikan Data Penerima Bansos dengan Ringkas
Dia menilai dalam kondisi pandemi Covid-19 yang menyulitkan, tidak perlu ditambahi drama-drama seperti itu apalagi kalau tujuannya untuk menaikkan pamor atau menyerang pejabat lain.
Data penerima bantuan sosial (Bansos) harus dikoordinasikan secara ringkas antara pemerintah pusat, terutama Kementerian Sosial (Kemensos) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni yang meminta polemik data bansos tidak malah dibahas melalui media.
Menurut dia, polemik data penerima bansos antara Kemensos dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus segera diselesaikan dengan langkah koordinasi kedua pihak.
-
Apa yang mendorong DPR untuk mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? “Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,” ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Kapan Angelina Sondakh menjadi anggota DPR? Setelah itu, ia memutuskan untuk terjun ke dunia politik dan berhasil terpilih menjadi Anggota DPR RI selama dua periode berturut-turut, yaitu periode 2004–2009 dan 2009–2014, melalui Partai Demokrat.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Bagaimana cara DPR mendorong kepala desa untuk memperbaiki pengelolaan Dana Desa? “Namun, saya merasa hal ini justru bukan menjadi penghalang karena penggunaan Dana Desa juga bergantung kreativitas dari kepala desa dalam merumuskan program yang efisien dan tepat sasaran. Bahkan tadi, jika kinerjanya bagus, justru kita mendapatkan alokasi dana tambahan,” ungkap Puteri.
-
Dimana DPR mengajak kepala desa untuk memperbaiki pengelolaan Dana Desa? Puteri menyampaikan, tambahan Dana Desa ini yang ditentukan berdasarkan kinerja pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa telah sejalan dengan desain kebijakan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
"Mungkin Pemprov DKI juga memang ada kekeliruan dalam validasi data, tetapi kalau ada, ya koordinasikan secepatnya, jangan sindir menyindir di media," kata Sahroni, seperti dikutip Antara, Rabu (4/8).
Dia menilai dalam kondisi pandemi Covid-19 yang menyulitkan, tidak perlu ditambahi drama-drama seperti itu apalagi kalau tujuannya untuk menaikkan pamor atau menyerang pejabat lain.
Menurut dia, jika ada perbedaan pandangan sesama eksekutif terkait suatu persoalan, maka sebaiknya bisa diselesaikan melalui komunikasi yang baik sehingga rakyat tidak bingung.
"Posisi mereka sama-sama eksekutif, jadi kurang tepat apabila berbicara atau menanggapi surat melalui media," ujarnya.
Menurut dia, wajar apabila legislatif mengkritik kinerja eksekutif namun tidak tepat ketika sesama eksekutif saling 'serang' sehingga dikhawatirkan masyarakat menjadi bingung.
Baca juga:
Pemerintah Bantu Uang Kuliah Rp 2,4 Juta untuk 310.508 Mahasiswa, Simak Cara Dapatnya
Pemerintah Kembali Beri Bantuan Kouta Internet Rp2,3 Triliun untuk 26,8 Juta Orang
Anggota Dewan di Garut Sisihkan Gaji untuk Tangani Pandemi, Begini Cara Penyalurannya
Curhat Pengusaha Warteg Kesulitan Cairkan Bantuan Rp1,2 Juta
Gandeng Atta Halilintar, Polri Bagikan Bansos ke Warga Terdampak Covid-19
Kasetpres akan Serahkan Bantuan Beras dan Oksigen Konsentrator ke Sejumlah Provinsi