Dukung Nurdin Abdullah, Hasto Minta Fraksi PDIP DPRD Sulsel Tolak Hak Angket
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya tetap mendukung kepemimpinan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah yang saat ini digoyang oleh hak angket oleh DPRD.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya tetap mendukung kepemimpinan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah yang saat ini digoyang oleh hak angket oleh DPRD.
Hasto menegaskan pihaknya memerintahkan kader partainya di DPRD Sulsel untuk terus mengawal dan mendukung Nurdin untuk menolak hak angket itu.
-
Siapa yang telah ditetapkan oleh PKB sebagai calon Gubernur di Jakarta? Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jakarta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta.
-
Kapan Mohammad Nasroen menjadi Gubernur Sumatra Tengah? Mengutip beberapa sumber, Nasroen terpilih menjadi anggota DPRS delegasi Sumatra Barat dan ditunjuk menjadi gubernur pertama dan termuda Sumatra Tengah pada tahun 1947.
-
Kapan Mohammad Amin menjabat sebagai Gubernur Muda Sumatra Utara? Ia baru dilantik pada 14 April 1947 dan berakhir pada 30 Mei 1948.
-
Kapan Tjokropranolo menjadi Gubernur DKI Jakarta? Hingga pada tahun 1977, ia dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 1977-1982.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Apa yang dilakukan Syahrini di Jakarta? Tidak ada perubahan, Syahrini selalu terlihat anggun dan menenangkan sekali.
Menurutnya, PDIP selalu ingin memberi kepastian bahwa kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat memiliki kepastian terhadap masa jabatan lima tahun. Tidak seharusnya ada pihak yang menggunakan hak politik hanya karena ambisi politik secara tidak proporsional.
"Karena itu, hari ini kami menegaskan dukungan sepenuhnya kepada Gubernur Sulawesi Selatan. Kami minta fraksi PDIP aktif melakukan lobi-lobi politik menolak hak angket melalui dialog," kata Hasto, Senin (5/8).
Dilanjutkannya, apapun itu, kepala daerah dan wakil daerah merupakan satu kesatuan. Dalam komitmen itu, ditegaskannya wakil kepala daerah itu menjabarkan kebijakan politik kepala daerah.
"Namanya saja wakil. Itu di mana-mana. Sehingga kesatupaduan keduanya wajib," imbuh Hasto.
Sementara itu, Nurdin Abdullah mengaku dirinya merasa heran dengan adanya upaya pengajuan hak angket terhadap dirinya di DPRD Sulsel. Dia menceritakan berbagai program yang sudah dilakukannya sebagai gubernur selama 11 bulan. Dari pembukaan wilayah Luwu Utara agar tak terisolasi lagi, hingga mendorong Toraja sebagai destinasi wisata. Baginya, bila berkaca kepada pemerintahan yang lama, dirinya telah mengerjakan pekerjaan 3 tahun dalam waktu hanya 11 bulan.
"Kami menjaga marwah parpol pendukung kita dengan menciptakan pemerintahan bersih. Maka kita libatkan KPK. Kita benahi sistem agar tak ada program mubazir. Anggaran harus optimal," kata Nurdin.
"Saat ini, sayangnya kita dihadiahi angket, padahal harusnya diberi reward. Tapi saya apresiasi PDI Perjuangan yang terus pasang badan buat kita," tandasnya.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com
(mdk/bal)