Fadli Zon ingin DPR bisa kelola uang sendiri tanpa pemerintah

Fadli Zon ingin DPR bisa kelola uang sendiri tanpa pemerintah. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan DPR sudah selayaknya diberi kewenangan untuk mengelola keuangan secara independen tanpa ada campur tangan pemerintah. Dia mengklaim perlu adanya independensi pengelolaan anggaran legislatif seperti BI atau BPK.

2017-01-23 19:34:00

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan DPR sudah selayaknya diberi kewenangan untuk mengelola keuangan secara independen tanpa ada campur tangan pemerintah. Dia mengklaim perlu adanya independensi pengelolaan anggaran legislatif seperti Bank Indonesia (BI) atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kita harusnya mengatur diri sendiri termasuk pegawai, kita harus mengatur sendiri seperti halnya dengan BI, BPK itu kan mengatur sendiri. Jadi saya kira DPR ke depan harus bisa mengatur sendiri keuangan dan independensi kepegawaian dan sebagainya. Jadi tidak di bawah pemerintah," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/1).

Selain itu, Fadli mengaku tak mempermasalahkan usulan penambahan anggota DPR menjadi 570 orang pada Pemilu 2019 mendatang. Saat ini, jumlah anggota dewan sekitar 560 orang. Menurutnya, usulan tersebut masih tergolong wajar jika disesuaikan dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini yang mencapai 260 juta jiwa.

"Saya kira masuk akal karena penambahan itu harus sejalan juga dengan presentasi dari jumlah penduduk menurut saya wajar jadi 570, 580 menurut saya masih wajar karena kita harus sesuaikan dengan penambahan jumlah penduduk," katanya.

Fadli menilai penambahan anggota DPR ini tidak akan berpengaruh terhadap kinerja parlemen. Namun, dia melihat dengan bertambahnya anggota, maka representasi atau keterwakilan masyarakat menjadi lebih terakomodasi.

"Saya kira enggak ada masalah dengan kinerja, tergantung kepada anggotanya. Representasi rakyat di dapil itu kan juga penting," terangnya.

Penambahan anggota ini, kata dia, juga tidak membuat beban anggaran semakin besar. Dijelaskannya, saat ini DPR hanya mendapatkan alokasi anggaran dari pemerintah sekitar 5 triliun dari jumlah anggaran Rp 2.000 triliun. Jumlah tersebut tergolong kecil dibandingkan dengan negara-negara di Eropa atau Amerika.

"Coba kalau kita lihat, berapa sih negara mengalokasikan anggaran untuk DPR sekitar di bawah Rp 5 triliun, apaan itu Rp 2.000-an triliun. 0,02 persen terlalu kecil dibanding mau kita lihat presentase anggaran di Amerika, Eropa, atau negara lain," terangnya

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menyadari penambahan anggota akan berimbas pada proyek pembangunan gedung baru. Sebab, kapasitas gedung yang saat ini beroperasi tidak mencukupi.

"Kami sudah pernah memutuskan di paripurna, di dalam program penataan kawasan legislatif, salah satunya dengan pembangunan gedung baru untuk anggota. Karena sejak revisi Undang-undang MD3 kan ada penambahan staf. Ini tidak tertampung," tutupnya.

Baca juga:
Anggota Komisi II Hendry ingin FPI segera dibubarkan
Fadli minta tak degradasi MUI terkait kunjungan ulama ke Israel
DPR: Pulau terluar tidak boleh dikelola pihak asing
Bamus DPR sepakati penambahan kursi pimpinan hanya satu untuk PDIP
DPR serahkan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Pemilu ke pemerintah

(mdk/eko)