Fadli Zon minta Mendagri batalkan usul Jenderal jadi Pj Gubernur
Sebab, kata dia, akan menimbulkan spekulasi dan kecurigaan dalam penyelenggaraan Pilkada di dua daerah tersebut.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo harus membatalkan usul penunjukan dua petinggi Polri untuk menduduki posisi Penjabat (Pj) Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Sebab, kata dia, akan menimbulkan spekulasi dan kecurigaan dalam penyelenggaraan Pilkada di dua daerah tersebut.
"Usul Mendagri harus dihentikan karena ini menimbulkan spekulasi kecurigaan ditambah lagi upaya yang dianggap upaya Pilkada curang," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (30/1).
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
-
Kenapa Pilkada Serentak dianggap penting? Sejak terakhir dilaksanakan tahun 2020, kali ini Pilkada serentak diselenggarakan pada tahun 2024. Dengan begitu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui kapan Pilkada serentak dilaksanakan 2024.
-
Mengapa Pilkada Serentak diadakan? Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemilihan, serta mengurangi biaya penyelenggaraan.
Menurut Fadli, alasan yang diusung Mendagri untuk mengutus dua polisi juga tidak jelas. Karena kerawanan dalam pilkada bukan tugas Gubernur yang menjabat, tetapi tugas murni dari instansi Polri.
"Kalau urusannya kerawanan itu bukan urusannya Plt Gubernur. Itu urusan kepolisian jamin adanya keamanan. Plt Gubernur jalankan sisa masa pemerintahan yang membahas belum selesai," ujarnya.
Fadli juga menegaskan banyak pejabat madya yang bisa menjadi Pj Gubernur. Mulai dari Sekretaris Daerah (Sekda) ataupun Dirjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Dan itu harusnya diutamakan pejabat setempat yang memang mengerti situasi daerahnya. Seperti Sekda, Dirjen Kemendagri," ujarnya.
Diketahui, Mendagri Tjahjo Kumolo mengusulkan menunjuk Irjen M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat dan Martuani Sormin sebagai PJ Sumatera Utara. Namun hingga kini masih menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ya tadi dalam pengarahannya Bapak Wakapolri menyampaikan bahwa ada dua perwira tinggi Polri yang dipercaya untuk memimpin sementara dua wilayah Provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara," kata Kabagpenum Divhumas Mabes Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul di Aula PTIK/STIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (25/1).
Baca juga:
Soal Pj Gubernur, Mabes Polri tegaskan dalam posisi diminta Mendagri
JK soal Pj Gubernur: Polisi bintang dua sama dengan eselon I
Johan Budi sebut Jokowi belum putuskan PJ Gubernur Jabar dan Sumut
Fahri nilai Jenderal jadi Pj Gubernur asumsikan negara dalam kondisi bahaya
Wacana jenderal polisi jadi Pj Gubernur Jabar, ini reaksi Ahmad Heryawan