Fahri dapat info pemerintah keberatan anggaran jika UU ASN disahkan
Fahri dapat info pemerintah keberatan anggaran jika UU ASN disahkan. Fahri tidak menerima alasan pemerintah. Sebab, jika anggaran dikeluarkan untuk menggaji tenaga honorer, maka secara tidak langsung pemerintah telah mengakuinya sebagai aparatur sipil negara.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mengaku mendapatkan informasi bahwa pemerintah keberatan dengan jumlah anggaran besar yang dialokasikan jika Undang-undang Nomor 14/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) disahkan. Anggaran besar harus dikeluarkan pemerintah jika ratusan ribu tenaga kerja honorer diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Ada info awal soal ASN tentang kesulitan mengalokasikan dana apabila revisi UU ASN disahkan begitu saja. Katanya ada keperluan berapa begitu, di atas Rp 150 triliun per tahun katanya begitu," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/3).
Fahri tidak menerima alasan pemerintah. Sebab, jika anggaran dikeluarkan untuk menggaji tenaga honorer, maka secara tidak langsung pemerintah telah mengakuinya sebagai aparatur sipil negara.
"Ternyata pegawai (nonPNS) dibayar tetapi tidak diakui (sebagai PNS). Artinya APBN sudah mengeluarkan uang juga untuk membayar ASN ini, artinya dia sudah diakui sebenarnya," tegasnya.
DPR mendorong pemerintah membuat konsep jangka pendek dan panjang untuk menyelesaikan desakan dari para tenaga honorer. Fahri mencontohkan, petugas pengamanan dalam (Pamdal) DPR sampai saat ini masih outsourching. Padahal, mereka bertugas di objek vital negara.
"Masa petugas pengamanan DPR, lembaga negara dipekerjakan orang lain (kontrak). Orang ini (Pamdal) tidak disumpah, tidak punya pertanggungjawaban hukum dan moral sebagai pejabat negara karena dia itu pegawai PT, itu tidak boleh dong," terangnya.
-
Siapa yang menurut Fahri Hamzah berperan penting dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara yang diperhitungkan? Fahri pun menyebut relevansi langkah pemerintahan program kerja yang dicanangkan paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran dalam melanjutkan upaya mendorong kemajuan negara.
-
Apa yang menurut Fahri Hamzah menjadi bukti dari efek persatuan Jokowi dan Prabowo? "Efek persatuan mereka itu luar biasa, telah melahirkan kebijakan-kebijakan yang akan menjadi game changer, perubahan yang punya efek dahsyat pada perekonomian dan masyarakat secara umum," sambungnya.
-
Bagaimana Fahri Hamzah melihat proses bersatunya Jokowi dan Prabowo? "Ini adalah dua tokoh besar. Orang hebat dua-duanya, yang selama ini oleh politik dibuat bertengkar, sekarang kita buat mereka bersatu," tutur Fahri, Minggu (28/1)
-
Kapan Hamzah Haz terpilih menjadi Wakil Presiden? Pada hari Kamis, 26 Juli 2001, Hamzah terpilih sebagai Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia.
-
Mengapa Fahri Hamzah berpendapat bahwa Indonesia membutuhkan jalan tengah berupa rekonsiliasi dan persatuan nasional? Menurut Fahri Hamzah, Indonesia saat ini membutuhkan jalan tengah berupa rekonsiliasi dan persatuan nasional yang akan sangat menentukan sejarah bangsa kedepan.
-
Kapan Amir Hamzah ditangkap? Konon, Amir diduga sedang makan bersama dengan perwakilan Belanda saat kembali ke Sumatra. Saat itu, revolusi sosial sedang berkembang. Sebuah kelompok dari Pemuda Sosialis Indonesia menentang Feodalisme. Akhirnya masa kepemimpinan Amir pun hancur dan ia ditangkap.
Baca juga:
DPR akan bahas Revisi UU MD3 dan UU ASN saat masa reses
Baleg DPR desak pemerintah segera keluarkan supres RUU ASN
Politikus PDIP ini harap paripurna sahkan RUU ASN
ICW temukan 47 persen ASN 'hobi' mark up pengadaan barang & jasa
Ketua Panja revisi UU ASN berdalih ingin lindungi tenaga honorer
Fitra tolak revisi UU ASN karena lemahkan pengawasan terhadap PNS