Fahri Hamzah: KPK itu partai politik, sebentar lagi mereka ikut Pilpres

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berujar bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga partai politik. Sejak lama, Fahri juga menilai bahwa lembaga anti rasuah tersebut kental dengan perpolitikan tanah air.

2018-04-18 00:14:00

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berujar bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga partai politik. Sejak lama, Fahri juga menilai bahwa lembaga anti rasuah tersebut kental dengan perpolitikan tanah air.

"Dari dululah KPK berpolitik. Dari awal berpolitik. KPK itu partai politik. Percaya saya deh. Sebentar lagi mereka mau ikut Pilpres. Percaya saja deh," kata Fahri di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (17/4).

Politikus yang dipecat PKS ini mencontohkan, mantan Ketua KPK Abraham Samad yang sebelumnya diduga ingin terlibat dalam bursa calon wakil presiden di Pilpres 2014 lalu. Samad saat ini juga disebut sebut sejumlah lembaga survei sebagai cawapres alternatif di Pilpres 2019.

"Yang lalu (KPK) pernah ikut Pilpres. Dia punya calon sendiri, dulu Abraham Samad, saya tahu agendanya siapa yang nyuruh juga tahu, jadi KPK ini parpol, dia tidak clear sebagai penegak hukum," kata Fahri.

Dari kacamata Fahri, KPK juga berpolitik soal perkara hukum bagi para pihak yang tersandung kasus korupsi. Dia melihat saat komisi yang dipimpin Agus Rahardjo itu membidik kasus korupsi orang-orang tertentu. Sementara tak membiarkan koruptor yang secara gamblang merugikan uang negara.

"(KPK) Di Pilkada berpolitik, di parpol berpolitik, orang tertentu diuber sampai lubang tikus, orang tertentu dibiarin saja, ada yang gentayangan sudah bertahun-tahun dengan kerugian negara dibiarin saja," kata dia.

Lebih lanjut, Fahri pesimis komisi anti rasuah itu bisa menyelesaikan kasus Bank Century pascaputusan praperadilan di PN Jakarta Selatan yang memerintahkan KPK mengusut kembali lembaran lama kasus yang tak kunjung tuntas tersebut.

Dirinya juga menduga KPK bakal menunda kasus Century. Sebab, Fahri memandang ada kelompok tertentu berpengaruh di belakang KPK yang berusaha memengaruhi penundaan pengusutan kasus tersebut.

"KPK itu dulu nutupin kasus century, bagaimana kasus yang terang benderang itu bisa terdelay, menurut saya jangan kasih ke KPK sekarang deh (kasus century). KPK pasti juga ada kelompok lobby di belakangnya akan mendelay kasus ini," ucapnya.

Maka dari itu, Fahri meminta Polri dan Kejaksaan diberi kewenangan setara dengan KPK. Dia yakin tanpa KPK negara ini juga mampu memberantas korupsi.

"Berikan polisi dan kejaksaan kewenangan yang sama, atau kewenangan pemberantasan korupsi, insya Allah aman Indonesia. Korupsinya enggak ada aman. Kalau saya jadi Presiden itu saya bubarin itu KPK," pungkasnya.

Baca juga:
Fahri: Prabowo hatinya bersih, orang yang memaki dia saja diterima lagi
Gerindra ragukan sumber media asing yang sebut Prabowo minta jatah menteri
Wacana duet Jokowi-Prabowo, PDIP terus komunikasi dengan Gerindra
Gebrakan GOJO dukung Jokowi
Gerindra sebut ada partai 'hijau' di kubu Jokowi akan merapat ke Prabowo
PDIP sebut isu Prabowo tidak jadi capres merupakan harapan PKS
Prabowo dikabarkan minta jatah tujuh menteri, Fadli Zon tegaskan 'Itu bohong'

(mdk/rnd)