Fahri Hamzah sebut Jokowi terhasut orang luar jika terbitkan Perppu MD3
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menegaskan, tidak ada kegentingan memaksa bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) menggantikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menegaskan, tidak ada kegentingan memaksa bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) menggantikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Menurutnya Jokowi hanya terhasut orang di luar pemerintahan hingga mengkaji adanya kemungkinan tersebut.
"Ya enggak ada. Apa masalahnya? Itu yang saya bilang, presiden ini dihasut orang di luar sistem dan dia ikut terhasut. Ya enggak apa-apa, dari dulu juga begitu kan," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/3).
-
Apa yang menurut Fahri Hamzah menjadi bukti dari efek persatuan Jokowi dan Prabowo? "Efek persatuan mereka itu luar biasa, telah melahirkan kebijakan-kebijakan yang akan menjadi game changer, perubahan yang punya efek dahsyat pada perekonomian dan masyarakat secara umum," sambungnya.
-
Bagaimana Fahri Hamzah melihat proses bersatunya Jokowi dan Prabowo? "Ini adalah dua tokoh besar. Orang hebat dua-duanya, yang selama ini oleh politik dibuat bertengkar, sekarang kita buat mereka bersatu," tutur Fahri, Minggu (28/1)
-
Kapan Hamzah Haz terpilih menjadi Wakil Presiden? Pada hari Kamis, 26 Juli 2001, Hamzah terpilih sebagai Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Kapan Presiden Joko Widodo menyelesaikan pendidikannya di Universitas Gadjah Mada? Masuk kuliah pada 1980, ia berhasil menyelesaikan pendidikannya 5 tahun berselang.
-
Siapa yang meminta tanda tangan Presiden Jokowi? Pasangan artis Vino G Bastian dan Marsha Timothy kerap disebut sebagai orang tua idaman. Pasalnya demi impian sang anak, Jizzy Pearl Bastian, pasangan orang tua ini rela melakukan segala cara.
Fahri mengungkapkan, ini bukan pertama kalinya Jokowi terhasut orang di luar pemerintahan. "Dulu itu lihat ya daftar nama anggota menteri dicoret disuruh KPK. Ada yang spidol merah, spidol kuning katanya ini akan masuk penjara," ungkapnya.
"Coba bayangkan orang dicoret gitu loh. Fit and proper test Pak Budi Gunawan, diserang LSM batal. Sekarang Pak Budi Gunawan jadi Kepala BIN diam saja," sambungnya.
Dia menambahkan presiden seharusnya banyak berkomunikasi soal UU MD3 dengan partai pendukung dan bukan pada LSM. Setelah mendengarkan partai pendukung Jokowi, kata dia, sebaiknya mendengar pimpinan DPR.
"Jadi semua kerja presiden ini merusak sistem. Karena dia enggak mau follow politik. Politik itu ya dia ngomong dong sama partainya. Orang partainya yang dukung dia di sini juga kok. Kalau mau dengar informasi resmi ya dengar dong pimpinan DPR, kok ini dengar LSM," tandasnya.
Baca juga:
Ketua Baleg DPR pertanyakan leadership Jokowi jika terbitkan Perppu MD3
Usai 30 hari sejak disahkan, Jokowi ambil sikap soal UU MD3
Soal UU MD3, Fahri sarankan Jokowi konsultasi dengan partai koalisi
Utut Adianto dan Ahmad Basarah calon kuat pimpinan DPR dan MPR dari PDIP
Demo tolak UU MD3 di Samarinda ricuh, 4 mahasiswa terluka