Fahri Hamzah Tantang KPU Jawab Informasi Ada 15 Juta DPT Invalid
"Jangan bilang ini ada upaya untuk mendiskreditkan, eh jawab, kamu tuh digaji untuk ngejawab, jangan nyerang orang yang mengkritik KPU dong, jawab! Sederhana kok ini ngomong begitu, jelas aja, oh ini penjelasannya," kata Fahri.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjawab permasalahan 15 juta Data Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 yang invalid. Menurutnya, publik perlu tahu dengan jelasan detil soal data-data tersebut.
"Jangan bilang ini ada upaya untuk mendiskreditkan, eh jawab, kamu tuh digaji untuk ngejawab, jangan nyerang orang yang mengkritik KPU dong, jawab! Sederhana kok ini ngomong begitu, jelas aja, oh ini penjelasannya. Itu begini penjelasannya," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3).
-
Apa itu DPT Pemilu? DPT Pemilu adalah singkatan dari Daftar Pemilih Tetap. Di mana DPT Pemilu adalah daftar Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak untuk memilih dan telah ditetapkan oleh KPU.
-
Apa tugas utama KPPS dalam Pemilu? Tugas utama KPPS meliputi persiapan ruang pemungutan suara hingga pelaporan hasil pemungutan suara.
-
Apa tugas utama KPU dalam menyelenggarakan pemilu? Tugas utama KPU adalah mengatur, melaksanakan, dan mengawasi seluruh tahapan pemilihan umum, mulai dari pemilu legislatif, pemilu presiden, hingga pemilihan kepala daerah.
-
Kenapa Mochammad Afifuddin ditunjuk sebagai Plt Ketua KPU? "Hasil pleno kami bersepakat untuk memberikan mandat kepada Pak Mochammad Afifuddin untuk menjadi Plt Ketua KPU RI, untuk melakukan tugas-tugas organisasi sampai dengan dipilihnya Ketua KPU secara definitif," kata Komisioner KPU August Mellaz dalam konferensi pers, Kamis (4/7).
-
Kenapa Pemilu penting? Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
-
Siapa yang menunjuk anggota PKD Pemilu? Anggota Panwaslu Kelurahan Desa (PKD) Pemilu 2024 memiliki masa kerja selama kurang lebih 6 bulan, dimulai dari proses perekrutan hingga setelah pelaksanaan pemilu selesai.
Fahri juga mengkritisi KPU yang tidak memiliki juru bicara sendiri. Sehingga para komisionernya sering memiliki pernyataan yang berbeda-beda.
"Dan kaya sekarang ini jeleknya KPU enggak ada jubirnya, semua itu komisionernya ngomong, beda-beda dan gitu Mendagri dengan mereka berantem juga," ungkapnya.
"KPU komplain soal Kemendagri, Dukcapil komplain soal KPU, ini penyelenggara pemilunya enggak ada kompak, karena enggak ada yang mimpin," sambungnya.
Dia pun meminta KPU lebih terbuka terkait dengan data invalid jelang-jelang pemilu saat ini. Sebab, jika tidak akan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.
"Orang lihat ruang kecurangan karena KPU enggak mau terbuka, ngomong dong, ya kan. Jangan bikin orang was-was sampai hari pencoblosan. 15 juta loh. Kalau invalid 15 juta itu ada itu udah curang," ucapnya.
Sebelumnya, Fahri Hamzah menyatakan sepakat dengan usulan agar dilakukan uji forensik terhadap sistem IT KPU untuk mencegah kecurangan. Usulan uji forensik ini disampaikan Amien Rais saat berorasi di depan Kantor KPU RI beberapa hari lalu.
Bahkan, Fahri menyebut ada sekitar 15 juta Daftar Pemilih Tetap invalid. Hal ini disampaikan usai menghadiri deklarasi Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) di Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (3/3).
"Jadi saya sudah baca data-datanya. Rupanya memang data-data DPT itu banyak yang aneh. Jadi misalnya invalid, jumlahnya 8-9 persen dari 192 juta pemilih. Itu 8 sampai 9 persen itu besar, itu bisa sampai 15 juta," ujarnya.
Baca juga:
Seorang WN Swiss di Jembrana Masuk dalam DPT Pemilu 2019
Bawaslu Temukan WNA Pemilik e-KTP di Ciamis dan Pangandaran Masuk DPT
Fahri Hamzah Sebut 15 Juta DPT Pemilu 2019 Invalid
Jokowi: Semakin Banyak Pemilih, Akan Semakin Menguntungkan
Seknas Prabowo Khawatir KPPS Bolehkan WNA Punya e-KTP Mencoblos
Fakta-Fakta Warga Negara Asing Bisa Miliki e-KTP
Sandiaga Uno Soal e-KTP WNA China: Jangan Ada Penggelembungan Suara