Fahri kesal wacana perbaiki gedung DPR ribut, tapi pemindahan ibu kota adem

Fahri kesal wacana perbaiki gedung DPR ribut, tapi pemindahan ibu kota adem. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku heran dengan banyaknya pihak yang meributkan rencana penataan kawasan Parlemen. Dia membandingkan rencana pemerintah memindah Ibu kota ke daerah lain tak sampai menjadi polemik.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku heran dengan banyaknya pihak yang meributkan rencana penataan kawasan Parlemen. Dia membandingkan rencana pemerintah memindah Ibu kota ke daerah lain tak sampai menjadi polemik.

Wacana penataan kawasan Parlemen itu meliputi gedung baru, apartemen, alun-alun demokrasi hingga perpustakaan. Karena banyak mendapat penolakan, wacana pembangunan proyek apartemen bagi anggota DPR telah dibatalkan. DPR akhirnya mempertimbangkan pembangunan lainnya yang masuk dalam proyek penataan kawasan.

"Masa kita mau berwacana mengintegrasikan parlemen saja kita ribut se-dunia. Pemerintah mau mindahin ibu kota saja, biasa-biasa saja, santai aja. Masa mau bangun satu gedung saja ribut," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8).

Fahri memahami usulan Ketua DPR Setya Novanto untuk membatalkan pembangunan apartemen agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berkelanjutan.

"Karena Pak Nov ngomong gitu mungkin karena Pak Nov tidak mau ribut ya‎. Masalahnya kita baru ngomong kawasan ini perlu ditata, kita sudah ribut se-dunia, padahal belum ada rencananya," tegasnya.

Disinggung soal proyek gedung baru DPR, Fahri memilih menyerahkan wacana itu kepada Kesetjenan DPR. Sebab, sebagai Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Masyarakat, dirinya hanya melempar ide namun tak memiliki kuasa menggunakan anggaran.

"Karena kita bukan kuasa pengguna anggaran, kita ini hanya kan hanya memberikan ide sebagai wakil ketua bidang kesra, di bawah saya ada MKD, BURT yang saya koordinir rapat setiap hari," terangnya.

Ide penataan kawasan muncul sebagai bagian dari tugasnya sebagai Ketua tim dari reformasi DPR. Salah satu bagian dari reformasi DPR adalah menata kawasan Kompleks Parlemen yang independen.

"Saya juga diangkat sebagai ketua tim dari reformasi DPR. Bagian dari reformasi DPR ke depan itu adalah kita membangun kamar legislatif yang independen, yaitu memang reformasi birokrasi kita kan 19 tahun kita ada reformasi ada birokrasi," klaimnya.

Rencana itu telah disampaikan kepada pemerintah saat rapat paripurna beberapa waktu lalu. Namun dia menyayangkan pihak-pihak yang meributkan hal itu padahal proyek penataan kawasan baru sebatas konsep.

"Kalau mendesak artinya dalam pembahasan APBN apakah akan diupayakan?‎ Karena memang konsepnya itu tidak harus dari pemerintah. Tapi sekali lagi jangan lah dibahas itu, karena ketua DPR sudah bilang enggak adalah rencana itu," ujarnya.

Setelah dibatalkan, Fahri pun seolah melempar bola panas proyek penataan kawasan Komplek Parlemen dengan semua rencana pembangunannya dilempar ke pemerintah. Dia menyerahkan keputusan pembangunan gedung, alun-alun demokrasi serta perpustakaan kepada pemerintah selaku kuasa pengguna anggaran.

"Sudah lah itu ambilah sebagai domain eksekutif, ambil alih isu ini jangan lah kita dianggap ada proyek. Proyek itu semua adalah eksekutif. Kuasa pengguna anggaran itu adalah eksekutif. Tidak ada legislatif," pungkasnya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya membatalkan wacana pembangunan apartemen bagi anggota dewan. Ketua DPR Setya Novanto mengatakan pertimbangan untuk membatalkan proyek apartemen proses karena rumah jabatan anggota DPR di Kalibata dan Ulujami, Jakarta Selatan masih layak digunakan.

Selain itu, kata Setnov, proses pengembalian tanah bekas rumah jabatan anggota DPR ke Sekretaris Negara harus melalui proses panjang. Rumah jabatan di Kalibata dan Ulujami pun dinilai masih cukup dekat dan terjangkau dari Gedung DPR.

"Nah untuk itulah kita sudah putuskan tidak perlu kita harus membangun atau menyewa apartemen dan itu sudah final kita putuskan bersama," kata Setnov.

Setnov mengklaim keputusan untuk membatalkan pembangunan apartemen sudah dibahas bersama Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah. Mereka berdua mengamini usulan tersebut.

Baca juga:
DPR minta pemerintah audit biro jasa umrah dan haji
DPR batalkan wacana bangun apartemen buat anggota dewan
Usai UU Pemilu disahkan, Komisi II, KPU dan Bawaslu bahas PKPU
Anggota Komisi VI tuding Menteri Jonan tak adil masalah harga gas ConocoPhillips
Sekjen Vietnam bakal temui Presiden Jokowi dan pimpinan DPR
Insiden bendera terbalik, DPR usul tarik kontingen atlet di SEA Games
Pansus angket beberkan 4 temuan indikasi pelanggaran kinerja KPK