Fahri sebut KMP bukan buat jegal Jokowi, tapi penyeimbang

Baginya, KMP dibangun untuk menguatkan sistem presidensial multi partai agar pengelolaan politik jadi lebih sederhana.

Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah menampik tudingan bahwa Koalisi Merah Putih dibentuk untuk melemahkan dan menjegal pemerintahan Jokowi. Menurut dia, KMP dibangun untuk menguatkan sistem presidensial multi partai agar pengelolaan politik jadi lebih sederhana.

"KMP ini ikhtiar dan tesis untuk membangun koalisi permanen. Ini adalah sumbangan KMP di dalam mengatasi kelemahan sistem presidensialisme multi partai yang kita miliki. Sebab umumnya di seluruh dunia biasanya hanya ada dua partai, atau maksimal tiga partai. Jadi kalau ada partai A berkuasa, di eksekutif, maka biasanya rakyatnya memilih partai B berkuasa di legislatif. Dengan demikian maka pengelolaan politik menjadi sederhana," ujar Fahri dalam pesan singkat, Jumat (10/10).

Upaya dan tesis itu menurut Fahri sudah dikembangkan sebelum Pilpres 2014 dilaksanakan sebelum diketahui siapa pemenang pilpres tersebut. Dengan demikian maka diharapkan terjadi check and balance antara eksekutif dan legislatif.

Fahri menegaskan, bahwa KMP dibentuk dan dikembangkan sebelum Pilpres 2014 bergulir dan belum diketahui siapa pemenangnya. Sehingga tujuannya bukan untuk menjegal pemerintah melainkan untuk memperkuat sistem presidensial.

"Jadi sebelum kita mengetahui siapa pemenang pilpres antara Prabowo dan Jokowi, kami sudah memiliki kesadaran membangun koalisi permanen. Kami sadar sistem presidensial multi partai lebih banyak atau umumnya gagal seperti yang banyak terjadi di negara-negara Amerika Latin," tutur dia.

Dia mencontohkan, ketika Presiden Amerika Barack Obama berhasil menang untuk pertama kalinya dan menguasai eksekutif serta parlemen, check and balance di Amerika berjalan baik. Kemudian, kemenangan kedua Obama, parlemen dikuasai Republikan, juga terjadi check and balance yang baik di negeri Paman Sam itu.

"Kalau kami sekarang kalah di eksekutif dan menang di legislatif, maka akan ada check and balance seperti yang terjadi AS saat ini di mana Demokrat menguasai eksekutif dan Republik di legislatif. Tapi kalau kami menang dalam pilpres dan menguasai eksekutif dan juga menguasai legislatif saat ini, tidak masalah juga, karena akan ada penyeimbang dari kubu di luar kami. Ini sama seperti yang terjadi di AS saat Obama menang pertama kali. Demokrat menguasai eksekutif dan legislatif," ujar Wakil ketua DPR ini.

Dengan adanya pengelompokan dalam dua koalisi besar, lanjut Fahri, maka secara tidak langsung hanya akan ada dua kubu yang bertarung dalam pemilu. Ini yang menurutnya sangat baik untuk Indonesia, karena Amerika Serikat saja yang memiliki perjalanan demokrasi yang sudah berusia ratusan tahun, tidak berani mengambil resiko untuk memilih sistem presidensial multi partai.

"Dengan kesadaran itulah maka lahir KMP yang benar-benar telah direncanakan. Kami membicarakan semua hal dalam KMP termasuk common ideologi. Para ketua umum partai seperti Prabowo, Anis Matta, Hatta Rajasa dan Aburizal Bakrie kerap bertemu untuk membicarakan hal ini," terang dia.

Dia pun menegaskan bahwa KMP juga terus berusaha agar dalam diskusi-diskusi yang digelar tersebut SBY bisa hadir. KMP berpikir bahwa untuk mencari model atas Indonesia diperlukan diskusi yang panjang, detail dan mendasar.

"Misalnya diskusi tentang Pilkada, kami berupaya mengundang SBY untuk hadir. Kami ingin ada satu model untuk Indonesia. Kami berpikir tidak apa-apa berakit-rakit ke hulu berenang-renang ketepian. Kami berpayah-payah berdiskusi untuk kemudian mendapatkan model terbaik untuk Indonesia," pungkasnya.

Baca juga:
Perbanyak komisi di DPR, kebutuhan atau bagi-bagi kursi?
DPW PPP Jateng tegaskan tetap setia di barisan Prabowo
Ini perincian langkah Hashim jegal Jokowi dari parlemen
DPD bakal berusaha damaikan KMP dan KIH di parlemen
Menebak langkah PPP, 'balik-kucing' atau ikut Jokowi