Figur non-parpol dianggap lebih berpeluang jadi cawapres Jokowi
Sosok kandidat cawapres pendamping Jokowi lebih baik dari kalangan profesional. Maka, akan menjadi jalan tengah bagi partai politik pendukung.
Figur non-partai politik dinilai lebih berpeluang menjadi pendamping Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019 mendatang. Sebab, apabila kader partai politik menjadi cawapres maka akan menimbulkan kecemburuan antara partai politik pengusung.
"Karena partai pengusung banyak, jadi kalau memilih cawapres dari satu parpol pasti akan menimbulkan kecemburuan," kata Direktur Polcomm Institute Heri Budianto di Jakarta, dilansir Antara, Kamis (5/7).
-
Siapa yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2019? Berdasarkan rekapitulasi KPU, hasil Pilpres 2019 menunjukkan bahwa pasangan calon 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, meraih 85.607.362 suara atau 55,50%, sementara pasangan calon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, meraih 68.650.239 suara atau 44,50%.
-
Bagaimana tanggapan Prabowo atas Jokowi yang memenangkan Pilpres 2014 dan 2019? Prabowo memuji Jokowi sebagai orang yang dua kali mengalahkan dirinya di Pilpres 2014 dan 2019. Ia mengaku tidak masalah karena menghormati siapapun yang menerima mandat rakyat.
-
Apa usulan PKS untuk Presiden Jokowi terkait capres 2024? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Siapa yang menjadi Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024? Pada Pilpres 2024 mendatang, Prabowo menggandeng Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapresnya.
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Dimana Prabowo Subianto kalah dalam Pilpres 2019? Namun sayang, Ia kalah dari pasangan Jokowi-Ma'aruf Amin.
Sosok kandidat cawapres pendamping Jokowi lebih baik dari kalangan profesional. Maka, akan menjadi jalan tengah bagi partai politik pendukung.
Namun, Heri menuturkan hal yang wajar ketika sejumlah ketua umum partai pendukung Jokowi berambisi mengusung kadernya sebagai kandidat cawapres.
"Semua punya peluang, apalagi tokoh netral karena Jokowi resisten untuk mengambil tokoh partai. Tidak berparpol lebih menguntungkan," ujarnya.
Heri juga menyinggung langkah Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal (Purn) TNI Moeldoko yang mundur dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) semakin meramaikan bursa calon pendamping Jokowi.
"Seperti membuka peluang, paling tidak, akan dilirik Jokowi karena posisinya netral," ungkap Heri.
Pengamat politik dari Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti mengungkapkan beberapa tokoh di luar partai politik terbukti cukup berkualitas dan memenangi pertarungan seperti Ridwan Kamil yang tidak diusung partai besar di Jawa Barat.
"Ini pertimbangan buat Jokowi mengambil kandidat non-partai," tutur Ray.
Ray menilai muncul kecenderungan beberapa pimpinan partai politik seperti Airlangga Hartarto (Golkar), Romahurmuziy (PPP) dan Muhaimin Iskandar (PKB) yang seolah sudah siap dilamar Jokowi bermodalkan dukungan partai politik pada kontestasi Pilpres 2019.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Jakarta Ujang Komarudin menganggap pengunduran diri Moeldoko dari Partai Hanura merupakan itikad baik untuk mengabdi penuh kepada bangsa sebagai KSP.
"Harusnya pengunduran diri Moeldoko menjadi contoh bagi pengurus partai lain yang saat ini masih menjabat," katanya.
Sementara itu, Ketua Bidang Perekonomian DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menyatakan penentuan kandidat cawapres pendamping Jokowi menjadi urusan dan kewenangan para ketua umum partai pengusung.
Hendrawan meyakini para ketum partai politik yang mengusung Jokowi, dengan kearifan akan saling berkomunikasi bersama dengan capres yang didukung untuk menentukan cawapres yang cocok.
"Saya yakin para ketum sudah memiliki daftar prioritas yang siap dibicarakan," katanya.
Hendrawan meminta publik bersabar menunggu kepastian nama cawapres yang akan disandingkan dengan Jokowi pada Pilpres 2019 karena perlu analisa mendalam.
Terkait persoalan calon pendamping Jokowi dari unsur partai politik atau non partai, Hendrawan menyatakan hal itu tidak harus menjadi dikotomi karena tidak substansial.
Baca juga:
Analisa peluang TGB jadi cawapres usai beri dukungan ke Jokowi
Cawapres Jokowi dinilai harus ahli di bidang ekonomi
Namanya muncul sebagai cawapres Jokowi, Puan bilang tunggu waktu pendaftaran saja
Moeldoko bantah mundur dari Hanura demi jadi cawapres Jokowi
Sejumlah kiai dorong Cak Imin jadi Cawapres siapa saja termasuk lawan Jokowi