Fitra: Kepala daerah baru tak punya kemampuan transparansi

"70 Hingga 80 Persen kepala daerah baru bukan incumbent. Pertama kali bupati baru seperti menghadapi hutan belantara."

Sekjen Fitra Yenny Sucipto berpandangan, sebesar 70 hingga 80 persen kepala daerah yang baru hasil Pilkada serentak pada 2014 lalu bukan petahana. Mereka sebagian besar kepala daerah yang baru dilantik tersebut, dianggapnya menghadapi hutan belantara soal penggunaan dan transparansi anggaran karena belum memiliki pengalaman.

"70 Hingga 80 Persen kepala daerah baru bukan incumbent. Pertama kali bupati baru seperti menghadapi hutan belantara," kata Yenny dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (6/3).

Lebih lanjut, Yenny menjelaskan, harus diakui penggunaan dan transparansi APBD di setiap wilayah menjadi fenomena yang bukan menjadi rahasia lagi. Peran serta masyarakat terhadap penggunaan dan transparansi APBD masih belum maksimal.

Oleh sebab itu, kata Yenny, kabupaten atau kota tetap tak akan maju bila sebagian besar kepala daerahnya tidak transparan dalam penggunaan anggaran. Apalagi rawan terjadi peluang kongkalikong antara kepala daerah dengan pihak lain seperti DPRD.

"Kepala daerah baru tak punya kemampuan transparansi, akuntabilitas, persoalan ketertutupan, ini kekhawatiran kita. Fitra merespons cukup positif festival anggaran Kabupaten Batang. Bagaimana melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan anggaran," terang Yenny.

"Sejauh ini kita tahu tidak pembahasan anggaran di DPR, ada tidak mengenai keterbukaan, itu kan rendah. Begitu pula di tingkatan kabupaten kota. Berbicara partisipasi, ada tidak bentuk keterlibatan eksekutif legislatif melibatkan masyarakat dalam proses pembahasan anggaran," tandasnya.