Fraksi PKS Bakal Tolak Omnibus Law Jika Merugikan Rakyat
Jazuli Juwaini menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) skema Omnibus Law seperti Cipta Kerja dan Perpajakan harus berpihak kepada masyarakat.
Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) skema Omnibus Law seperti Cipta Kerja dan Perpajakan harus berpihak kepada masyarakat. Dia mengatakan PKS akan tegas menolak RUU Omnibus Law apabila isinya sangat merugikan dan tidak berpihak kepada masyarakat.
Hal itu dikatakan Jazuli saat menyerap aspirasi di masa reses, menjawab pertanyaan para tokoh Banten terkait komitmen FPKS dalam RUU Omnibus Law.
-
Bagaimana K.H. Abbas Abdul Jamil melawan penjajahan? Salah satu yang menjadi modalnya dalam melawan penjajah adalah menghidupkan kembali Tarekat Tijaniyah yang didirikan oleh ulama Aljazair, Syekh Abul Abbas Ahmad At-Tijani (1737-1815).Dalam gerakan ini, Kiai Abbas menyebarkan semangat mengedepankan syariat sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW dalam melawan tirani. Ada semangat kerasulan yang dibawa dalam gerakan ini, agar penjajahan yang memperbudak dan menyengsarakan rakyat dihapuskan.
-
Kapan P.K. Ojong meninggal? Sebulan kemudian, Ojong meninggal dunia pada 31 Mei 1980.
-
Kapan KH Zainal Mustafa diangkat sebagai Pahlawan Nasional? Pada 6 November 1972, KH Zainal Mustafa diangkat sebagai Pahlawan Pergerakan Nasional dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 064/TK/Tahun 1972.
-
Kenapa OJK diminta untuk aktif fasilitasi penyelesaian pinjol legal dengan nasabah? Komisi XI mendorong OJK memfasilitasi nasabah terkait penyelesaian pinjaman pada aplikasi pinjol yang legal. Termasuk terkait adanya bukti kekerasan yang melibatkan debt collector dari pinjol yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, " kata Puteri saat dihubungi, Kamis (21/9).
-
Siapa yang meminta OJK untuk aktif fasilitasi penyelesaian pinjol legal dengan nasabah? Anggota Komisi XI DPR Puteri Komarudin meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan aktif menyelesaikan persoalan pinjaman nasabah dengan pinjaman online (pinjol) legal.
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
Dalam kegiatan menyerap aspirasi masyarakat itu, Jazuli mengumpulkan tokoh masyarakat dari enam Kecamatan Tunjungteja, Petir, Cikeusal, Baros, Bandung dan Pamarayan di Rumah Makan Saung Kuring Tunjungteja Petir, pada Minggu (1/3).
"Jika nanti setelah pembahasan omnibus law tidak berpihak pada rakyat, tidak berkeadilan, atau membuat pemerintah semena-mena dalam membuat kebijakan, dengan tegas kita akan tolak," kata Jazuli dalam keterangannya dilansir Antara, Minggu (1/3).
Jazuli mengatakan keberpihakan kepada rakyat kecil tidak bisa ditawar sehingga harus menjadi prioritas utama dalam pembahasannya. Selain itu, Jazuli menerangkan posisi PKS yang semakin kokoh di Parlemen karena memilih tidak bergabung dengan Kabinet Presiden Jokowi.
Menurut dia, Fraksi PKS di DPR lebih objektif dan maksimal dalam memperjuangkan kepentingan rakyat bangsa dan negara.
"Alhamdulillah berkah suara PKS di Pusat naik 10, dari 40 kursi menjadi 50 kursi. Ini bukti PKS semakin dipercaya rakyat," ujarnya.
Anggota Komisi I DPR RI itu mencontohkan Fraksi PKS yang terdepan menolak kenaikan iuran BPJS kelas III mandiri, menolak rencana kenaikan harga Gas Elpiji 3 kg, mendesak penyelidikan atau hak angket skandal Jiwasraya yang merugikan negara lebih dari Rp13 triliun.
Jazuli juga melaporkan keberhasilan Fraksi PKS bersama fraksi lain menggolkan UU Pesantren, serta mengusulkan RUU keumatan antara lain RUU Perlindungan Simbol dan Tokoh Ulama.
(mdk/ray)