Freeport Pernah Dibahas Sengit Kubu Jokowi vs Prabowo pada Debat Capres 2014

Hatta Radjasa Tanyakan Soal Freeport

Dalam debat capres cawapres 2014, Hatta Rajasa menanyakan tentang izin perusahaan asing di hutan lindung. "Tahun 2003, ada 13 perusahaan asing diberikan izin untuk di hutan lindung. Apa pandangan bapak (Jokowi) terhadap itu," tanya Hatta dalam debat pada 8 Juli 2014.

Selanjutnya, Hatta menanyakan hal sama pada Jusuf Kalla. "Pak Jusuf Kalla, tadi banyak masalah mafia migas. Setujukah bapak dengan pandangan saya, bahwa setiap perpanjangan kontrak, saya setuju renegoisasi, banyak sekali justru perpanjangan itu merugikan kita. Contoh Freeport, yang seharusnya punya saham kita 51 persen bisa kita dapatkan, hilang. Apakah bapak menganggap, setuju tidak semua itu harus kita lakukan investigasi terhadap perpanjangan-perpanjangan kontrak seperti itu?" tanya Hatta.

Inilah Jawaban Jusuf Kalla

JK menjawab pertanyaan Hatta dengan tegas. Ia sangat setuju dengan investigasi yang diusulkan oleh Hatta. "Saya sangat setuju untuk dibikin investigasi. Coba lihat sajalah Freeport. Siapa yang pernah memiliki saham Freeport dan ke mana saham itu. Karena saya setuju untuk investigasi seperti itu," jawab JK.

Jokowi: Kita Punya Niat atau Enggak?

Tak hanya JK, Jokowi juga menganggap investigasi itu perlu. Namun harus dilakukan dengan sungguh-sungguh tanpa ada orang yang berkepentingan. Menurutnya, bisa saja melakukan renegoisasi yang dimaksudkan Hatta, tapi jika kelompok kepentingan itu masih ada dan mengatur, maka kondisi tak akan berubah.

"Investigasi itu perlu. Artinya? Sebetulnya tempat-tempat yang berkaitan dengan tambang itu memang banyak kelompok kepentingan di situ. Semua orang sudah tahu, siapa yang dapat," kata Jokowi.

Ia menambahkan, diperlukan niat untuk melakukan investigasi terkait perusahaan tambang. "Kita itu punya niat ndak untuk menyelesaikan itu. Kita punya kemauan ndak untuk menyelesaikan itu. Masalahnya hanya itu," kata Jokowi.

Hatta: Yang Merugikan Negara Kita Sikat

Usai mendengar jawaban dari Jokowi dan JK, Hatta kembali tanyakan tentang upaya renegoisasi yang bisa menguntungkan Indonesia. "Bagaimana upaya kita agar renegoisasi itu betul-betul dapat menguntungkan sebesar-besarnya buat kita?" tanya Hatta lagi.

Hatta tak setuju dengan Jokowi soal adanya kelompok kepentingan. Hatta ingin kelompok kepentingan itu dihilangkan dengan transparansi dan akuntabilitas. "Saya tidak setuju kalau dikatakan ada kelompok-kelompok kepentingan. Justru kelompok kepentingan itulah yang harus kita tuntaskan, dengan transparansi dan akuntabilitas. Kalau kita mengatakan bahwa ada kelompok-kelompok kepentingan, sehingga kita tidak bisa melakukan renegoisasi, itu tidak berjalan," jawab Hatta.

"Jadi jangan ada istilah bahwa karena ada kepentingan maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa. Apapun siapapun dia yang menyangkut kepentingan, merugikan negara, harus kita sikat!" tegas Hatta.

Lalu Apa Tanggapan Prabowo?

Di tengah perdebatan soal Freeport, Prabowo tidak spesifik mengomentari soal tambang di Papua tersebut. Prabowo menyoroti soal keberhasilan Susilo Bambang Yudhoyono terkait kenaikan harga kontrak gas Tangguh.

"Terima kasih kepada pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono, yang tanggal 1 Juli berhasil tanda tangan renegoisasi kontrak Tangguh. Dari kontrak yang merugikan bangsa Indonesia, akhirnya harga bisa naik dan kita sekarang diuntungkan Rp 250 triliun," kata Prabowo.