Gejolak Partai Golkar kembali memakan korban
Gejolak Partai Golkar kembali memakan korban. Nasib rekomendasi Tim Pengkajian semakin tak jelas. Apalagi, putusan praperadilan Novanto menyatakan penetapan tersangka batal. Hakim Cepi Iskandar menilai, KPK menyalahi prosedur dalam proses penetapan tersangka Setya Novanto. Angin segar berbalik.
Gejolak di internal Partai Golkar semakin dinamis. Kubu pro dan kontra Ketua Umum Golkar Setya Novanto semakin nampak ke permukaan.
Kubu kontra Novanto secara terang-terangan meminta agar ketua DPR itu mundur atau dilengserkan. Strategi dilancarkan dengan cukup terkonsep.
13 September Tim Pengkajian yang dipimpin Yorrys Raweyai dibentuk. Tim ini dibuat saat Novanto terbaring lemah di rumah sakit. DPP Golkar saat itu langsung dipimpin oleh ketua harian Nurdin Halid.
Tim Pengkajian memiliki waktu 10 hari untuk melihat elektabilitas Golkar jelang Pemilu 2019. Hasilnya, elektabilitas Golkar merosot, hal ini diyakini karena keterlibatan Novanto dalam kasus e-KTP. Tim pun merekomendasikan Novanto nonaktif.
Suara-suara miring pada Novanto pun mulai ramai diutarakan kader Golkar. Semisal, Ahmadi Noor Supit dan Kahar Muzakir. Supit sepakat, Golkar harus ganti kepemimpinan.
Rapat pleno bahas rekomendasi penonaktifan Novanto semula dijadwalkan pada 29 September. Namun dibatalkan, dengan alasan ruang DPP Golkar dipakai untuk nonton bareng film G30S PKI. Sehingga dijadwal ulang pada Senin 2 Oktober.
Tapi lagi-lagi, rapat pleno batal digelar. Golkar lebih memilih rapat tentang Pilkada serentak 2018 yang dipimpin langsung Sekjen Golkar Idrus Marham dan Nurdin Halid.
Nasib rekomendasi Tim Pengkajian semakin tak jelas. Apalagi, putusan praperadilan Novanto menyatakan penetapan tersangka batal. Hakim Cepi Iskandar menilai, KPK menyalahi prosedur dalam proses penetapan tersangka Setya Novanto. Angin segar berbalik.
Novanto pun yang sudah dua minggu dirawat di rumah sakit, memilih pulang pada Senin (2/10) kemarin. Kondisi kesehatan Novanto dinyatakan telah membaik.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Siapa yang mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar? Presiden terpilih periode 2024-2029 sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar atas kerja keras memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
-
Siapa yang diusung oleh Partai Golkar sebagai Cawapres? Partai Golkar resmi mengusung Gibran Rakabuming sebagai Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
-
Siapa yang diusung oleh partai-partai pendukung Prabowo-Gibran? Dua nama yang santer bakal meramaikan Pilkada Jakarta adalah dua mantan Gubernur Ibu Kota dan Jawa Barat yakni Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Anies sebagai calon inkumben tampaknya bakal diusung oleh partai-partai pendukungnya di Pilpres 2024. Begitu juga dengan Ridwan Kamil yang didukung barisan partai pendukung Prabowo-Gibran.
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
Yorrys bertemu JK ©2017 Merdeka.com/sania
Yorrys Raweyai yang pimpin Tim Pengkajian malah kena batunya. Novanto dan Idrus Marham meneken surat keputusan pencopotan Yorrys sebagai koordinator bidang Polhukam Partai Golkar.
"Beliau diganti sejak kemarin sore, surat ditanda tangani langsung oleh ketua umum dan sekjen," kata Ketua DPP Golkar bidang pemenangan pemilu wilayah Indonesia Timur, Aziz Samual saat dihubungi merdeka.com, Selasa (3/10).
Aziz menilai, Yorrys dianggap telah melakukan banyak persoalan yang membuat internal Golkar gaduh. Sehingga, posisinya sebagai Koordinator bidang Polhukam digantikan oleh Letjen (purn) Eko Widyatmoko.
"Alasannya Pak Yorrys sudah buat masalah, tidak sesuai aturan Partai Golkar, melebihi kewajaran, diputuskan untuk diganti yang gantikan Letjen (purn) Eko Widyatmoko," kata Aziz.
Terkait hal itu, Yorrys mengaku sampai saat ini belum tahu atas keputusan tersebut.
"Ya kalau sekarang ini, kita sendiri mau dengar info atau bagimana. Saya sendiri tidak tahu," kata Yorrys saat dihubungi, Selasa (3/10).
Yorrys hanya mengingatkan, pencopotan kader dari struktur partai seharusnya mengikuti aturan yang berlaku. Sehingga partai tidak bisa asal memecat atau mencopot kader.
"Iya dong, masa main pecat-pecat, emang perusahaan," kata dia.
Baca juga:
JK tertawa ditanya Setya Novanto menang praperadilan
Diminta cari wakil dan koalisi, Dedi Mulyadi bilang 'satu bulan tuntas'
Yorrys Raweyai tak tahu dicopot dari pengurus DPP Golkar
Bikin gaduh, Yorrys Raweyai resmi dicopot dari pengurus DPP Golkar
Roem Kono: Setya Novanto bukan kena tumor, tapi sakit tenggorokan
Khofifah di antara Demokrat dan Golkar
Wasekjen Golkar: Jika Setnov tetap jadi ketum, kerja keras kita harus ditingkatkan