Gelar Rapat di Hotel, DPR Bantah Sepakati RUU KUHP Diam-diam
Panitia Kerja DPR dan pemerintah telah menyelesaikan revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). DPR dan pemerintah menyepakati dalam perumusan yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta.
Panitia Kerja DPR dan pemerintah telah menyelesaikan revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). DPR dan pemerintah menyepakati dalam perumusan yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta.
Anggota DPR Komisi III Arsul Sani membantah DPR dan pemerintah melakukan pembahasan secara tertutup. Dia berdalih, pertemuan dengan pemerintah kemarin adalah untuk merumuskan. Bukan perdebatan beberapa pasal.
-
Apa yang diharapkan dari Kaukus Air di DPR RI? Putu berharap, kaukus yang diprakarsai oleh para anggota dewan di periode ini bisa terus memperjuangkan isu-isu terkait air. Ia menegaskan bahwa komitmen dan kepedulian pada kelangsungan air bersih tak sekadar hadir pada momentum World Water Forum (WWF) alias Forum Air Sedunia ke-10 yang akan digelar nanti.
-
Apa yang dilakukan Rizki Natakusumah di DPR? Melalui Instagram, Rizki sering membagikan momen rapatnya dengan berbagai komisi DPR. Misalnya, Rizki sering mengunggah foto ketika ia menyampaikan pandangannya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 di hadapan anggota DPR lainnya.
-
Apa sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU? Akibat pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
-
Kenapa RPP itu penting? RPP memberikan panduan yang jelas bagi guru tentang apa yang harus diajarkan, bagaimana itu akan diajarkan, dan apa yang diharapkan dicapai oleh siswa. Hal ini membantu guru untuk menyusun dan menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang terstruktur dan terorganisir.
-
Apa yang diputuskan oleh Pimpinan DPR terkait revisi UU MD3? "Setelah saya cek barusan pada Ketua Baleg bahwa itu karena existing saja. Sehingga bisa dilakukan mayoritas kita sepakat partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi UU MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR saat ini," kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).
"Ini kan rapat perumusan. Kalau rapat yang harus terbuka itu kan kalau rapat pembahasan, debat," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/9).
Dalam perumusan kemarin, kata Arsul yang dibahas adalah lamanya hukuman sampai cakupan pasal. Misalnya dalam perdebatan di pasal perzinaan kemarin disepakati sebagai delik aduan oleh keluarga.
"Masa mau tau juga perumusan titik komanya dan segala macam apakah pakai kata 'terhadap' atau 'atas', gitu kan enggak usah," sebut Sekjen PPP itu.
Menurut Arsul, perdebatan sudah selesai. Misalnya, terkait pasal penghinaan presiden sudah sepakat antara pemerintah dan DPR bahwa itu harus ada. Kata dia hal itu sudah dibahas sejak lama.
"Yang kedua, ini akhir pekan, tidak bisa di sini rapatnya," ujar Arsul menjelaskan rapat perumusan dilakukan di luar Gedung DPR.
Baca juga:
RKUHP Disepakati, Anak Bisa Laporkan Orang Tuanya yang Berzina
DPR dan Pemerintah Tuntaskan Pembahasan RUU KUHP
Pidana Korporasi di RKUHP Dinilai Kontraproduktif dengan Visi Jokowi
PSI Tolak Pengesahan RKUHP: Membunuh Kebhinekaan
AJI Hingga LBH Pers Tolak Pasal di RKUHP yang Ancam Kebebasan Pers
Aksi Massa Tolak RUU KUHP di CFD