Gerilya Kubu Bamsoet Persiapkan Pleno DPP Golkar Tanpa Airlangga
Kubu Bambang Soesatyo tengah mempersiapkan rapat pleno DPP Partai Golkar yang sempat gagal 4 September lalu. Pekan ini, rencananya pleno tanpa persetujuan ketua umum Airlangga Hartarto akan dilaksanakan.
Kubu Bambang Soesatyo tengah mempersiapkan rapat pleno DPP Partai Golkar yang sempat gagal 4 September lalu. Pekan ini, rencananya pleno tanpa persetujuan ketua umum Airlangga Hartarto akan dilaksanakan.
Seorang sumber dari internal DPP Golkar menginformasikan hal tersebut. Hanya satu yang bisa menggagalkan pleno, Airlangga belum menandatangani Surat Keputusan (SK), Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR/DPRD seluruh Indonesia.
-
Bagaimana Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Golkar? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Bagaimana Airlangga Hartarto mengelola potensi konflik di dalam Partai Golkar? Lanjut Dedi, Airlangga juga mampu merawat infrastruktur partai dengan mengelola potensi konflik yang baik.
-
Apa alasan Nurdin Halid menilai Airlangga Hartarto layak memimpin Golkar? "Sangat layak, Erlangga memimpin Golkar," ujarnya kepada wartawan, Rabu (3/4). Nurdin mengaku di Pemilu 2024, Golkar perolehan kursi di DPR RI meningkat menjadi 102. Padahal di Pemilu 2019, Golkar hanya meraih 85 kursi. "Dari 85 kursi menjadi 102, itu tidak mudah. Sangat layak (memimpin kembali Golkar)," tuturnnya.
-
Apa yang diklaim Airlangga sebagai pencapaian Partai Golkar? "Dengan demikian Partai Golkar mengalami kenaikan dan dengan Partai Golkar mengalami kenaikan, Partai Golkar juga yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa berkontribusi kepada kemenangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka," tutup Airlangga.
-
Siapa yang menyampaikan keinginan aklamasi untuk Airlangga Hartarto dalam memimpin Golkar? Untuk informasi, kabar adanya keinginan aklamasi dari DPD I dalam penunjukkan Airlangga kembali memimpin Partai Golkar disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk F. Paulus.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
"Begitu keluar, DPD (Golkar) tidak tersandera lagi," kata sumber yang juga ketua DPP Golkar saat berbincang kepada merdeka.com. Diketahui, anggota rapat pleno terdiri dari pengurus DPP dan daerah Golkar.
Pada awal September lalu, Nusron Wahid pimpin rombongan kubu Bamsoet hendak menggelar pleno DPP Golkar. Semula akan digelar di DPP Golkar, Jl Anggrek Neli, Slipi, Jakarta, tapi batal. Rapat digeser ke Hotel Sultan.
Rapat yang semula dijadwalkan pleno, tapi beralih menjadi pernyataan sikap kepada Airlangga Hartarto. Pengurus Harian Golkar yang mayoritas pendukung Bamsoet itu mendesak Airlangga segera menggelar rapat pleno DPP.
SK AKD Masih Tersisa 2 Provinsi
Sumber kami di Golkar menyatakan, harusnya SK penentuan AKD DPR/DPRD sudah keluar 12 September. Tapi kembali ditahan oleh Airlangga. Hingga 17 September, masih ada penempatan AKD yang belum diputuskan.
"Masih ada 2 provinsi lagi yang belum selesai," jelas sumber ini lagi.
Dikonfirmasi perihal persiapan pleno DPP, loyalis Bamsoet, Andi Sinulingga mengaku belum tahu. Andi atau yang akrab disapa Ucok ini menyatakan, belum mendapatkan kabar tentang gerilya kubu Bamsoet untuk gelaran pleno.
Namun dia menegaskan, pertarungan antara Bamsoet dan Airlangga di Munas tidak boleh menimbulkan perpecahan. Dia tak ingin, Golkar kembali melahirkan sempalan di setiap munas seperti tahun-tahun sebelumnya.
"Iya, enggak boleh pecah," ucap Andi kepada merdeka.com.
Konsolidasi Belum Rampung
Sumber lain di internal Golkar menyebutkan, memang ada rencana kubu Bamsoet akan menghelat pleno pekan ini. Tapi, konsolidasi belum selesai. Masih menunggu beberapa pertimbangan.
Sayang, orang dekat Bamsoet ini tak mau merinci, hal apa lagi yang masih ditunggu untuk menggelar pleno. "Masih belum fiks," katanya.
Airlangga dikabarkan telah mengetahui upaya kubu Bamsoet menggelar pleno DPP. Tapi dia santai. Merasa yakin, hal itu tidak akan terjadi tanpa tanda tangan dirinya dan Sekjen Golkar Lodewijk F Paulus.
Sementara Loyalis Airlangga, Plt Ketua DPD Golkar DKI Jakarta, Rizal Mallarangeng mengakui, Golkar belum menyelesaikan SK AKD. Ada beberapa yang belum diputuskan oleh Airlangga.
Sayang Rizal, yang ditemui di acara Tahlilan 7 hari wafatnya BJ Habibie, menolak komentar tentang upaya kubu Bamsoet menggelar pleno pekan ini.
"Waduh jangan nanya itu sama saya, ini DKI dulu ya," kata pria yang akrab disapa Celi ini.
Untuk AKD, Celi tak tahu kapan bakal rampung. Memang masih ada sejumlah daerah yang belum diputuskan siapa mengisi AKD.
"Belum. Kalau itu, maksudnya DPR RI dan DPRD? kan masih proses itu," kata Celi, di kantor DPD Golkar DKI Jakarta, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (17/8).
"Ada yang sudah, ada yang belum. Sebagian ya, sebagian," tambahnya.
Baca juga:
Kader Golkar Klaim Airlangga Berpeluang jadi Ketum Karena Dekat dengan Jokowi
Golkar Sumut Siapkan 13 Nama Cawalkot Medan, Salah Satunya Menantu Jokowi
Penghargaan Caleg Golkar Tambah Semangat Kerja Kader Perempuan di Parlemen
Akbar Tanjung Sebut KPK Harus Didukung Penuh Agar Pemerintah Bersih
Bambang Soesatyo: Saya Sudah Izin Airlangga Maju Munas Golkar
Airlangga Akrab dengan Bamsoet: Golkar kan Satu
Ical Tak Ingin Golkar Terbelah: Jangan Menohok Kawan Sendiri