Golkar beri sanksi kader yang tak dukung Prabowo-Hatta

Kader Golkar yang tidak mengikuti keputusan Rapimnas, dianggap melanggar aturan.

Sikap Partai Golkar merapat ke Gerindra menyebabkan suara partai pemenang kedua Pileg 2014 tersebut terpecah. Bagi kader yang menolak keputusan dukung Prabowo-Hatta bakal mendapat sanksi tegas.

Ketua DPP Partai Golkar Mahyudin menegaskan seluruh kader Partai Golkar harus mematuhi keputusan Rapimnas dilaksanakan hari Minggu (18/5) lalu. Dalam Rapimnas diputuskan bahwa Partai Golkar merapat ke Gerindra, mendukung capres/cawapres Prabowo-Hatta.

"Keputusan tertinggi munas. Rapimnas putuskan mandat penuh ke Ketua Umum untuk koalisi Pilpres. Seluruh kader harus taat keputusan partai bukan Ketua Umum," kata Mahyudin.

Mahyuddin mengatakan, kader Golkar yang tidak mengikuti keputusan Rapimnas, dianggap melanggar aturan. Pengenaan sanksi akan dilakukan setelah menjalani beberapa tahap prosedural.

"Yang tidak mengikuti melanggar aturan partai. Keputusan rapimnas. DPP akan evaluasi, inventarisasi, keluarkan sanksi, pencabutan keanggotaan partai Golkar," jelas Mahyuddin.

Namun, sebelum memberikan sanksi kader yang melanggar akan terlebih dahulu dimintai kejelasan terkait alasan pelanggaran.

"Kalau ada kesalahan klarifikasi yang bersangkutan. Kalau benar apa alasannya, kita akan keluarkan keputusan partai. Kalau melawan cabut keanggotaan, hak melekat juga dilepas," tutup Mahyuddin.

Hal senada dikatakan Wasekjen DPP Partai Golkar Tantowi Yahya saat dihubungi merdeka.com. Dia mengungkapkan instruksi ketua umum Partai Golkar Aburizal Bakrie untuk mendukung Prabowo sudah jelas. Instruksi ketua umum sebagai mandataris sama dengan instruksi partai.

"Instruksi ketua umum jelas dari tingkat kecamatan dan pusat harus mendukung Prabowo-Hatta. Itu instruksi partai karena ketua umum mandataris, perintah ketua umum adalah perintah partai," terang dia.

Selain itu, dia menambahkan potensi konflik jelang pilpres 2014 telah diantisipasi partainya. Konflik serupa sering terjadi di tubuh Partai Beringin.

"Ya itu hal yang sudah kami antisipasi dan bukan hal baru. Situasi yang seperti ini bagi Golkar situasi yang berulang," pungkas dia.