Golkar 'gerah' kader disebut kecipratan duit muluskan proyek e-KTP
Golkar 'gerah' kader disebut kecipratan duit muluskan proyek e-KTP. Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengatakan DPP telah menugaskan Ketua DPP bidang Hukum dan HAM Rudi Alfonso untuk menindaklanjuti dugaan pencemaran nama baik karena mengaitkan Partai Golkar dengan kasus e-KTP.
Partai Golkar berencana mengambil langkah hukum terkait dugaan keterlibatan kader dalam korupsi proyek pengadaan e-KTP. Hal itu seperti tercantum dalam dakwaan terdakwa kasus mega proyek tersebut.
Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengatakan DPP telah menugaskan Ketua DPP bidang Hukum dan HAM Rudi Alfonso untuk menindaklanjuti dugaan pencemaran nama baik karena mengaitkan Partai Golkar dengan kasus e-KTP.
"DPP Partai Golkar telah menugaskan kepada Ketua bidang Hukum dan HAM Rudi Alfonso untuk mengambil langkah-langkah hukum terkait dengan pencemaran nama baik Partai Golkar," kata Idrus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/3).
Hanya saja, Idrus tidak menyebut bentuk langkah hukum atau pihak yang akan dilaporkan oleh Partai Golkar. Namun yang pasti, Partai Golkar merasa tidak nyaman dengan tudingan adanya aliran dana sebesar Rp 150 miliar masuk ke kas partai.
"Saya kira silakan nanti Pak Rudi yang akan menentukan langkah yang harus diambil. Karena apa? karena seluruh keluarga besar Partai Golkar tidak nyaman dengan adanya pencatuman partai Golkar dalam dakwaan itu," tegasnya.
Partai Golkar membantah keras telah menerima aliran dana 'pemulus' proyek e-KTP miliaran rupiah. "Karena dalam dakwaan itu ya ada dicantumkan bahwa Partai Golkar ada mendapat Rp 150 miliar dan saya kira itu tidak benar. Sehingga dengan demikian Partai Golkar merasa untuk melakukan langkah-langkah hukum," lanjut dia.
Langkah hukum ini, kata Idrus, dilakukan karena munculnya nama-nama kader partai Golkar termasuk Ketum Setya Novanto dalam berkas dakwaan dua mantan pejabat Kemendagri. Oleh karenanya, Golkar berkewajiban mengawal proses hukum kasus e-KTP yang menyeret nama Setnov selaku simbol partai dan beberapa kader.
"Saya kira sudah pasti semuanya, karena Pak Novanto juga adalah selaku ketua umum adalah simbol partai. Sehingga mau tidak mau DPP Partai Golkar mengawal proses hukum itu disertai dengan langkah-langkah agar proses hukum berjalan dengan baik," terang Idrus.
Idrus menuturkan, langkah hukum ini juga sebagai upaya untuk memberikan klarifikasi kepada publik atas isu miring yang menyeret Partai Golkar dan sejumlah kader dalam pusaran korupsi mega proyek e-KTP.
"Permasalahannya adalah karena apabila sudah ada seperti itu maka tentu partai Golkar berkepentingan untuk melakukan satu tabayun lah, dalam bahasa NU-nya. Klarifikasi, dan lain sebagainya. Sehingga tidak lagi ada anggapan yang keliru tentang Partai Golkar terkait dengan e-KTP," tandasnya.
Di internal partai sendiri, lanjutnya, kader-kader seperti Setnov, Agun Gunandjar, Chaeruman Harahap, Melcias Marchus Mekeng telah membantah menerima fee proyek e-KTP. Sehingga, Idrus menegaskan, partai Golkar tetap solid dan meyakini Setnov dan para kader tidak terlibat dalam korupsi e-KTP.
"Enggak ada, di internal Golkar tidak ada sama sekali, ini sangat solid, sebagai sebuah partai besar, dan kekuatannya ada pada sistem. Jadi tidak ada masalah dan tetap percaya pada ketum sesuai penjelasannya bahwa tidak terlibat di dalam masalah ini," klaimnya.
Oleh karenanya, DPP Partai Golkar memberikan tugas kepada Rudi dan seluruh elemen partai untuk mengawal proses hukum kasus e-KTP agar berjalan baik dan akuntabel tanpa adanya intervensi.
"Imbauan kepada semua pihak termasuk internal Partai Golkar supaya kawal dan hargai proses hukum ini dan menjaga bilamana ada kelompok tertentu yang ingin politisasi ini," pungkasnya.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
-
Kapan Partai Kasih dideklarasikan? Sekelompok anak muda Indonesia asal Papua mendeklarasikan mendirikan partai nasional yang diberi nama Partai Kasih pada Minggu 23 Juni 2024 di Jakarta.
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
Baca juga:
Idrus Marham akui kasus e-KTP ganggu Golkar hadapi Pemilu 2019
Kasus e-KTP bisa turunkan elektabilitas Partai Golkar
Teguh Juwarno kecipratan duit e-KTP? Ini kata Ketua Umum PAN
Sidang kedua korupsi e-KTP, Jaksa KPK akan hadirkan 8 saksi
KPK: Masih ada waktu kembalikan uang hasil korupsi e-KTP