Golkar minta Mendagri urungkan niat jadikan dua jenderal Polri sebagai Pj Gubernur
Alasan Mendagri menunjuk dua jenderal aktif menjadi Pj dengan pertimbangan keamanan, dinilai tidak masuk akal. Sebab, setiap daerah sudah ada aparat yang bertugas menjaga keamanan daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menunjuk dua jenderal aktif Polri yakni Asops Kapolri Irjen Pol Iriawan sebagai pejabat gubernur Jawa Barat dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin sebagai pejabat Gubernur Sumatera Utara, menuai polemik. Ada yang beranggapan bahwa langkah ini bagian dari strategi politik Jokowi. Tidak hanya itu, keputusan tersebut dinilai tidak elok karena menyeret Polri dalam politik praktis.
Menanggapi itu, Ketua DPP Partai Golkar Bidang Media Ace Hasan Syadzily meminta Mendagri Tjahjo Kumolo membatalkan penunjukan dua Jenderal polisi aktif menjadi Penjabat (PJ) Gubernur. Sebab, anggota kepolisian harus selalu netral.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
-
Kapan Wibowo Wirjodiprodjo meninggal? Di akhir hidupnya, Ari dan Ira Wibowo menceritakan bahwa sang ayah pergi dengan tenang, tanpa rasa sakit, dan dikelilingi oleh keluarga tercinta.
-
Siapa Serka Sudiyono? Serka Sudiyono adalah anggota TNI yang bekerja sebagai Babinsa di Desa Kemadu, Kecamatan Sulang, Rembang.
"Oleh karena itu, kami meminta agar Mendagri mengurungkan kebijakan tersebut. Jangan menyeret kembali institusi negara yang seharusnya netral untuk kepentingan politik Pilkada," kata Ace saat dihubungi, Jumat (26/1).
Dalam pandangannya, alasan Mendagri menunjuk dua jenderal aktif menjadi Pj dengan pertimbangan keamanan, tidak masuk akal. Sebab, setiap daerah sudah ada aparat yang bertugas menjaga keamanan daerah.
"Jika alasan Mendagri penunjukan Penjabat Gubernur itu soal keamanan, bukankah di masing-masing Provinsi ada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) yang memang tugas pokok dan fungsinya menjadi alat negara untuk menjaga keamanan? Lalu apa peran Kapolda?," ujarnya.
Ace pun meminta Mendagri tidak memaksakan diri menempatkan polisi sebagai pejabat pemerintah daerah.
"Tugas Penjabat Gubernur itu bukan menjaga keamanan tapi menjalankan tugas-tugas Pemerintahan terutama memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu dua hal yang berbeda," ucapnya.
Baca juga:
Fahri Hamzah soal PJ Gubernur: Masa jutaan birokrat enggak punya kemampuan?
Fahri sebut polisi jadi penjabat gubernur bagian konsolidasi Jokowi
Ada Anton Charliyan, tak elok tunjuk Jenderal Polisi jadi PJ Gubernur Jabar
Wakil Ketua DPR tegaskan 2 jenderal jadi PJ Gubernur tak sesuai tupoksi
Komisi II usul Kemendagri tunjuk PNS jadi PJ Gubernur daripada TNI-Polri