Golkar tolak Perppu Pilkada dipicu inkonsistensi Demokrat

Sikap yang ditunjukkan Demokrat saat sidang paripurna lalu disebut-sebut menjadi penyebabnya.

Pengamat politik dari Populi Center, Nico Harjanto menilai, perubahan sikap yang dilakukan Partai Golkar dengan menolak Perppu Pilkada akibat ketidakkonsistenan Partai Demokrat. Pasalnya, partai berlambang mercy tersebut menyatakan walk out saat berlangsungnya sidang paripurna RUU Pilkada beberapa waktu lalu.

"Dari situ kita bisa lihat, Demokrat tidak konsisten karena secara terang-terangan walk out. Padahal kondisi SBY saat itu sedang berada di luar negeri," kata Nico di Gado-Gado Boplo Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/12).

Pada satu kesempatan, SBY menyatakan dirinya sebagai pimpinan Partai Demokrat yang menjunjung tinggi asas demokrasi. Sayangnya, pernyataan itu terkesan hanya fatamorgana sebab tak dilaksanakan sepenuhnya oleh partai besutannya itu.

"Seharusnya SBY sebagai pimpinan partai dapat mengakomodir segala bentuk tindakan dari anggota partainya," kata Nico.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie menyatakan menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada yang diinisiasi SBY sebelum menutup masa jabatannya. Ketika itu, SBY mengklaim bahwa partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) telah menyatakan kesepakatannya.

Penolakan itu membuat SBY meradang, melalui akun Twitter-nya @SBYudhoyono menuding Golkar telah ingkar janji dan tak konsisten. SBY juga menyebut tidak akan mungkin lagi bekerja sama dengan pihak yang berseberangan dengan sikap partainya.