Hanura: Bos Freeport belum minta maaf langsung ke anggota DPR

Ketua Fraksi Partai Hanura Nurdin Tampubolon mengatakan Presdir PT Freeport Chappy Hakim belum meminta maaf secara langsung kepada partainya dan anggota Fraksi Partai Hanura Mukhtar Tompo. Pihaknya akan mengusulkan agar pimpinan DPR mengambil langkah hukum menindaklanjuti tindakan tak pantas yang dilakukan Chappy.

2017-02-10 15:39:58

Ketua Fraksi Partai Hanura Nurdin Tampubolon mengatakan Presdir PT Freeport Chappy Hakim belum meminta maaf secara langsung kepada partainya dan anggota Fraksi Partai Hanura Mukhtar Tompo. Chappy sempat bersitegang dengan Mukhtar usai rapat dengar pendapat umum (RDPU) komisi VII bersama 12 perusahaan tambang kemarin.

"Yang jelas kami belum dengar minta maaf dari pak Chappy ke Pak Tompo langsung. Beliau belum mnta maaf baik ke Fraksi Hanura atau kader kami Pak Mukhtar Tompo," kata Nurdin di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (10/2).

Chappy dinilai telah melakukan dua pelanggaran. Pertama, bentakan dan amukan Chappy dianggap penghinaan terhadap anggota DPR dan kelembagaan parlemen.

"Adanya satu perlakuan tidak menyenangkan. Nanti akan kita bawa ke konstitusi yang berlaku. Karena Komisi VII pun sebagai institusi DPR yang lakukann tugas pengawasan, budgeting, itu merasa hal ini dicederai dengan cara-cara seperti ini," tegasnya.

Fraksi Hanura akan mengusulkan agar pimpinan DPR mengambil langkah hukum menindaklanjuti tindakan tak pantas yang dilakukan Chappy.

"Kami akan usulkan ke pimpinan DPR maupun bersama-sama dengan komisi VII, hal seperti ini agar diproses masalah hukumnya bagaimana," imbuhnya.

Pelanggaran lain yang dilakukan Chappy yakni kapasitasnya sebagai bos Freeport. PT Freeport diduga telah melanggar Undang-undang nomor 4 tahun 2009 lantaran hingga kini belum membangun smelter. Padahal, kewajiban membangun smelter telah diatur dalam UU sebagai syarat demi mendapatkan izin tambang.

"Pelanggaran yang dilakukan Freeport terhadap UU Minerba 4/2009 yaitu harus membangun smelter di indonesia, ini akan diperjuangkan oleh Fraksi Hanura, sampai kapan pun. Karena ini perintah UU," jelas Nurdin.

Nurdin menegaskan pihaknya akan berkonsultasi dengan pimpinan partai untuk meminta arahan selanjutnya jika Chappy telah meminta maaf atas tindakannya.

"Kami harus melihat permasalahan, dan kami harus konsultasi dan koordinasi kepada pimpinan kami dalam hal ini Ketum kami Oesman Sapta Odang untuk meminta arahan selanjutnya, langkah apa yang akan kami lakukan," pungkas Nurdin.

Sebelumnya, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Chappy Hakim, meminta maaf atas tindakannya pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Hanura, Mukhtar Tompo. Pada rapat kemarin, Chappy bersitegang hingga mengamuk dan membentak Mukhtar.

Hal yang terjadi selesai rapat Komisi VII adalah hal yang tidak diinginkan oleh pihak manapun. Dengan tulus saya memohon maaf kepada Komisi VII atas polemik yang terjadi," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (10/2).

Chappy menegaskan bahwa dirinya sangat menghargai segala masukan dari anggota dewan. Termasuk salah satunya yang menjadi akar permasalahan yakni progres pembangunan smelter.

"Saya memastikan akan tetap mematuhi hukum dan seluruh peraturan di Indonesia. Saya berharap dapat terus bekerja sama dan berkontribusi kepada seluruh pemangku kepentingan di Papua dan Indonesia."

Dia juga membantah telah melakukan pemukulan terhadap legislator tersebut. "Tidak benar telah terjadi pemukulan sebagaimana pemberitaan di media. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari pak Mochtar sendiri bahwa tidak terjadi pemukulan," jelasnya.

Baca juga:
Bos Freeport minta maaf atas amukan dan bentakannya ke anggota dewan
Ketum Hanura marah besar usai anggotanya dibentak bos Freeport
Akbar Faizal minta Freeport pecat Chappy karena bentak anggota DPR
Hanura sebut Chappy Hakim memalukan, harus dipecat dari Freeport
Kader bersitegang dengan Chappy Hakim, Hanura tempuh jalur hukum
Fakta di balik amukan dan bentakan bos Freeport ke anggota DPR

(mdk/noe)