Hanura: Ganti Presiden lewat Pemilu, bukan deklarasi di sana sini
Sekretaris Jenderal Partai Hanura Herry Lontung Siregar menilai deklarasi mendapat penolakan karena memang tidak tepat dilakukan. Sebab, ada proses pemilihan umum jika ingin mengganti kepemimpinan. Deklarasi gerakan ganti presiden itu masuk dalam kategori kampanye.
Deklarasi gerakan 2019 Ganti Presiden yang digelar di sejumlah daerah mendapat penolakan. Bahkan, ada yang berakhir ricuh.
Sekretaris Jenderal Partai Hanura Herry Lontung Siregar menilai deklarasi mendapat penolakan karena memang tidak tepat dilakukan. Sebab, ada proses pemilihan umum jika ingin mengganti kepemimpinan.
-
Siapa yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2019? Berdasarkan rekapitulasi KPU, hasil Pilpres 2019 menunjukkan bahwa pasangan calon 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, meraih 85.607.362 suara atau 55,50%, sementara pasangan calon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, meraih 68.650.239 suara atau 44,50%.
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
-
Siapa saja yang ikut dalam Pilpres 2019? Peserta Pilpres 2019 adalah Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
-
Dimana Prabowo Subianto kalah dalam Pilpres 2019? Namun sayang, Ia kalah dari pasangan Jokowi-Ma'aruf Amin.
-
Siapa yang menjadi presiden setelah PDIP menang di pemilu 2019? Seiring dengan kemenangan PDIP, Joko Widodo juga kembali terpilih sebagai presiden Indonesia untuk masa jabatan kedua.
-
Kapan pengumuman calon wakil presiden Ganjar Pranowo? PDI Perjuangan bersama partai koalisi secara resmi mengumumkan nama bakal calon wakil presiden Mahfud MD untuk mendampingi Capres Ganjar Pranowo, Rabu, 18 Oktober 2023.
"Ada prosesnya kan, kalau mau ganti presiden itu ada prosesnya ya semuanya harus melalui pemilu bukan deklarasi-deklarasi sana sini ya," kata Herry di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Senin (27/8).
Berita terkait Pemilu bisa dibaca di Liputan6.com
Menurutnya, deklarasi gerakan ganti presiden itu masuk dalam kategori kampanye. Karena itu tak tepat jika dilakukan saat ini.
"Kalau bicara soal ganti kan ada prosesnya. Kan kalau ini tidak bisa dipaksa paksa begini," kata dia.
Dia sepakat dengan keputusan pemulangan aktivis gerakan ganti presiden, Neno Warisman. Menurutnya, itu langkah tepat sebagai bagian dari tindakan pengamanan untuk mencegah hal buruk terjadi.
"Artinya memberikan suasana ketenangan untuk langkah-langkah yang diambil tindakan itu untuk pengamanan," kata dia.
Untuk diketahui, deklarasi gerakan #2019GantiPresiden menuai penolakan di sejumlah wilayah. Deklarasi di Surabaya sempat ricuh lantaran arus penolakan.
Di Pekanbaru, Neno Warisman pun mendapat penolakan saat tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Sabtu (25/8). Dia ketika itu akan menggelar deklarasi gerakan tagar 2019 ganti presiden.
Kepolisian tak memberikan izin penyelenggaraan deklarasi dengan dalih berpotensi membuat keributan. Juga dinilai tak tepat karena belum masuk masa kampanye. Sementara, Bawaslu sudah menyatakan deklarasi demikian tak masuk kampanye.
Baca juga:
Aburizal: Tindakan represif tolak #2019GantiPresiden tusuk Jokowi dari belakang
Gerindra Jatim sayangkan aksi penolakan deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya
Rijalul Ansor tuding aksi 2019GantiPresiden ditunggangi gerakan Khilafah
Sebut pengepungnya idiot, Dhani ditantang Wasekjen PP Rijalul Ansor
Gara-gara kasus Neno Warisman, massa #2019GantiPresiden minta Kapolda Riau dicopot
Dhani sebut bahaya kalau dia marah, bisa habis semua yang mengepung