Hari ini, DPR rapat pengesahan UU MD3
Hari ini, DPR rapat pengesahan UU MD3. Wakil Ketua DPR Fadli Zon membenarkan bahwa agenda rapat hari ini untuk membahas UU MD3. Menurutnya jika ada kesepakatan tentang pengesahan UU MD3 bisa saja pelantikan penambahan pimpinan dilakukan siang ini.
Pimpinan DPR mengadakan rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah (Bamus) hari ini. Dalam rapat itu mereka akan membahas pengambilan keputusan soal Revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (RUU MD3) dan laporan hasil rekomendasi hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Rapat Bamus untuk agendakan pengambilan putusan di paripurna soal MD3 lalu ada usulan hak inisiatif DPR soal hukum adat yang jadi inisiatif NasDem. Lalu RUU tentang pertanian terkait komisi VI, agendakan laporan hasil rekomendasi hak angket, agenda paripurna siang ini hingga penutupan hari Rabu" kata Ketua DPR Bambang Soesatyo, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (12/2).
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa posisi Said Abdullah di DPR RI? Dengan perolehan suara sebanyak itu, Said yang kini masih duduk sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu berhasil kembali mengamankan kursinya di Senayan untuk kali kelima berturut-turut.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa yang menjadi pusat sorotan DPR dalam rapat dengan Bos PT Timah? Panas DPR Cecar Bos PT Timah Soal Kasus Korupsi Rugikan Negara Rp271 T, Omongan Mahfud Ikut Dibahas
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
-
Apa yang mendorong DPR untuk mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? “Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,” ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
Terkait pelantikan penambahan kursi pimpinan DPR, MPR dan DPD, pria yang akrab disapa Bamsoet ini belum bisa memastikan. Sebab, kata dia revisi UU MD3 perlu disahkan terlebih dahulu.
"Sekarang kami tuntaskan UU MD3 jadi enggak mungkin, soal kapan dilantik kan tergantung pemerintah. Kan diundangkan dulu MD3," ujarnya.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPR Fadli Zon membenarkan bahwa agenda rapat hari ini untuk membahas UU MD3. Menurutnya jika ada kesepakatan tentang pengesahan UU MD3 bisa saja pelantikan penambahan pimpinan dilakukan siang ini.
"Kalau disepakati di rapat konsultasi pengganti bamus kita bisa agendakan rapat paripurna siang nanti antara lain agendanya bisa saja pelantikan. Tetapi kita lihat nanti perkembangannya," ungkapnya.
Kedati demikian, pimpinan DPR hingga kini belum mendapatkan daftar nama tambahan pimpinan DPR, MPR dan DPD. "Ya belumlah karena masuknya nama-nama tersebut pasti akan melalui setelah UU disahkan," tandas Fadli.
Diketahui, dalam UU MD3 diatur mengenai penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR, DPD dan DPRD. Di revisi kali ini, sudah dipastikan PDIP akan mendapatkan satu kursi pimpinan DPR karena partai berlambang banteng adalah partai pemenang pemilu.
Kemudian untuk dua kursi di MPR rencananya akan diisi oleh PKB dan Partai Gerindra. Sedangkan pemilihan posisi pimpinan DPD masih dibahas.
Baca juga:
Prabowo setuju Ahmad Muzani jadi Wakil Ketua MPR
Belum mendesak, pengesahan revisi UU MD3 diminta NasDem ditunda
Soal panggil paksa mitra DPR, Polri hanya ikuti ketentuan Undang-Undang
Tak terkait Pansus KPK, panggil paksa mitra DPR di UU MD3 karena Kapolri bingung
NasDem sebut pemanggilan paksa muncul karena KPK sempat tak hadir ke DPR