Hasil pleno Golkar minta Setya Novanto mundur dari posisi ketua umum

Koordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar Kahar Muzakir, mengatakan hasil rapat pleno telah disampaikan kepada Novanto melalui Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham.

Sejak Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus e-KTP, elektabilitas Partai Golkar mulai merosot. Kondisi ini didapat melalui kajian elektabilitas yang dilakukan DPP Partai Golkar.

Partai Golkar bereaksi dengan menggelar rapat pleno pada Senin (25/9) kemarin. Hasilnya, keputusan rapat pleno meminta kesediaan Setya Novanto untuk mengundurkan diri dan menunjuk pelaksana tugas (Plt) ketua umum.

Koordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar Kahar Muzakir, mengatakan hasil rapat pleno telah disampaikan kepada Novanto melalui Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham.

"Saya ingat betul itu intinya kira-kira ada penurunan elektabilitas faktor penyebabnya karena tersandera kasus e-KTP. Oleh karena itu, mereka berharap Pak Novanto mengundurkan diri," kata Kahar di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9).

Rapat pleno harian kemarin berlangsung cukup alot. Kahar mengungkapkan terjadi perbedaan pandangan antar-anggota untuk menyikapi cara penyelesaian atas hasil tim kajian yang memaparkan survei lembaga eksternal yang telah ditunjuk.

"Alotnya tuh begini. Menurut sebagian pembicara itu, perbedaannya terletak di cara penyampaian. Apakah kita sepakat dengan hasil kajian itu dan kemudian berikut penyelesaiannya ataukah cara kajian itu disampaikan ke ketum saja, bagaimana tanggapannya," katanya.

DPP Golkar akan menggelar rapat pleno lanjutan untuk mendengarkan jawaban dari Novanto sekaligus membahas terkait permintaan pengunduran diri dan penunjukan Plt ketua umum pada Kamis (28/9).

Meski demikian, lanjut Kahar, seluruh kewenangan penunjukkan Plt Ketua Umum sepenuhnya menjadi hak Setnov. Selain membahas tanggapan Setnov, rapat pleno harian itu juga akan membahas agenda rapat kerja nasional (Rakernas) Golkar, Oktober mendatang.

"Kewenangan Pak Novanto. Kalau pun dia bilang saya tidak mau menununjuk plt, kewenangan dia juga," katanya.