Hasto Soal Isu Wakil Menteri: Bukan Bagi-Bagi Portofolio
Presiden Jokowi mengungkapkan menteri di kabinet baru akan terdiri 45 persen perwakilan parpol dan 55 persen dari kalangan profesional. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Jokowi juga dikabarkan akan menempatkan posisi wakil menteri.
Presiden Jokowi mengungkapkan menteri di kabinet baru akan terdiri 45 persen perwakilan parpol dan 55 persen dari kalangan profesional. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Jokowi juga dikabarkan akan menempatkan posisi wakil menteri. Posisi itu untuk mengakomodir parpol koalisi yang tidak masuk dalam parlemen. Ada beberapa partai yang tak masuk parlemen, seperti PSI, PKPI, Perindo, Hanura, dan PBB.
Terkait hal ini, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan agar jabatan wamen tersebut bukan hanya sekedar bagi-bagi portofolio semata.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Kenapa Hasto Kristiyanto melaporkan penyidik KPK ke Dewas KPK dan Komnas HAM? Dia menceritakan sempat terjadi cekcok dengan penyidik gara-gara handphonenya disita dari tangan asistennya. Pun pada saat pemeriksaan itu juga belum memasuki pokok perkara.
-
Apa yang menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjadi bukti bahwa Ganjar dan Jokowi terbiasa blusukan? “Kalau kemudian Pak Jokowi itu terkesan di belakang Pak Ganjar, Pak Ganjar datang ke Jawa Tengah, lalu Pak Jokowi datang ke Jawa Tengah, ya sebagaimana kata Pak Ganjar, ‘ya itu bagus’,” kata Hasto, saat konferensi pers, di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (2/1).
-
Apa yang dikatakan Bahlil tentang kondisi kabinet Jokowi? Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menegaskan, bahwa situasi di dalam Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dalam keadaan baik. Dia membantah jika ada menteri yang merasa tidak nyaman berada di Kabinet.
-
Kapan pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden? Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 pada 20 Oktober mendatang.
"Kita di dalam menempatkan jabatan struktural dan strategis itu adalah agenda prioritas. Jadi bukan berarti karena didasarkan bagi-bagi portofolio kementerian," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (19/8/2019).
Dia mencontohkan, bagaimana hadirnya Wakil Menteri Luar Negeri Luar Negeri dan Wakil Menteri Keuangan, itu berdasarkan kebutuhan.
"Wakil Menteri Keuangan penting sebab soal kebijakan fiskal. (Wakil Menteri Luar Negeri) perlu, tanggung jawab ke dalam maupun ke luar negeri," jelas Hasto.
Karenanya, dia mengingatkan sekali lagi, jika memang ada Wamen, itu dilihat porsi kerjaan di kementerian tersebut.
"Yang jelas, bagi PDIP kami tegaskan, wakil-wakil menteri yang dibentuk dengan melihat agenda strategis dan melihat tantangan yang dihadapi Kementerian itu. Bukan dalam konteks bagi-bagi portofolio," tukasnya.
Sebelumnya, Saat dikonfirmasi, Sekjen PSI Raja Juli Antoni membenarkan ada rumor tersebut. Namun, dia tak menegaskan bahwa itu benar adanya.
"Sampai saat sekarang ini PSI belum mendapat informasi itu dari Pak Presiden. Rumornya kencang beredar," ucap Raja kepada Liputan6.com, Minggu (18/8/2019).
Dia menuturkan, jika informasi tersebut tak datang langsung dari Presiden, hanya sekadar gosip belaka. "Tapi bagi PSI, bila informasi itu tidak datang langsung dari presiden, berarti mesti dianggap gosip saja," ungkap Raja.
Senada dengan Raja, Sekjen Perindo Ahmad Rofiq mengatakan, belum dapat informasi itu. Menurutnya, terserah Jokowi saja, jikalau memang posisi itu ada.
"Wes opo jare Pak Jokowi wae (ya sudah terserah Pak Jokowi saja)," kelakar Rofiq.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
DPR: Banyak PR Besar di Depan Mata, Menkominfo Harus dari Profesional
Pos-Pos Kementerian Ini Disarankan Diisi Menteri dari Kalangan Profesional
Belum Tahu akan Terpilih Lagi, Ini Pesan Mendes Eko untuk Penggantinya
3 Parpol Mulai Beberkan soal Jatah Menteri dari Jokowi
Indef: Indonesia Tak Butuh Kementerian Investasi, tapi Perbaikan Sistem