Humphrey Djemat Sebut Bukan Sistem Pilkada yang Bermasalah, tapi Partai Politik
Humphrey menyebut, partai masih bermasalah dengan politik transaksional. Bahkan, Humphrey menyebut hal itu tidak terjadi hanya dalam sistem rekrutmen kepala daerah. Tetapi juga dalam internal partai.
Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat menilai bukan sistem pemilihan Pilkada secara langsung atau tidak langsung yang bermasalah. Namun parpol itu sendiri yang bermasalah dalam hal rekrutmen kepala daerah.
"Yang saya soroti sebenernya adalah persoalan yang krusial itu adalah di partai politik, baik yang di langsung maupun tidak langsung," ujar Humphrey dalam diskusi di kawasan Matraman, Jakarta, Minggu (24/11).
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Bagaimana Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Kenapa Pilkada tahun 2020 menarik perhatian? Pilkada 2020 menarik perhatian karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Pilkada di tahun tersebut dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan ketat untuk menjaga keselamatan peserta dan pemilih.
-
Apa saja yang dipilih rakyat Indonesia pada Pilkada 2020? Pada Pilkada ini, rakyat Indonesia memilih:Gubernur di 9 provinsiBupati di 224 kabupatenWali kota di 37 kota
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Mengapa Pemilu 2019 di sebut Pemilu Serentak? Pemilu Serentak Pertama di Indonesia Dengan adanya pemilu serentak, diharapkan agar proses pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.
Humphrey menyebut, partai masih bermasalah dengan politik transaksional. Bahkan, Humphrey menyebut hal itu tidak terjadi hanya dalam sistem rekrutmen kepala daerah. Tetapi juga dalam internal partai.
"Karena semuanya itukan muncul dari partai politik, partai politik itukan kalau mengenai soal katakanlah mahar transaksional itu sudah jadi rahasia umum, bahkan kemungkinan lebih besar maharnya dari pada kepentingan calon tersebut dalam mendekati masyarakat melibatkan dry cost yang harus dikeluarkan," jelasnya.
Humphrey lebih setuju dilakukan pembenahan dari sistem yang masih diterapkan saat ini. Dia mengatakan, sistem penegakan hukum masih lemah.
"Terutama kelemahan di Indonesia ini kan di law enforcement ya, lemahnya di situ sehingga ini bisa katakanlah ya tidak sesuatu yang memang kelihatan pembenahan dari suatu sistem karena itu akan terjadi berulang-ulang," jelasnya.
Dia menuturkan, kalau negara kembali menerapkan sistem tak langsung, sama saja kembali ke barang busuk.
"Jadi kalau sudah dicoba, sekarang kemudian di lakukan dengan cara pilkada langsung, mau kembali lagi, ya namanya make barang busuk lagi sebenernya. Malah bisa lebih parah lagi sebenernya untuk itu," ujar Humphrey.
Baca juga:
Humphrey Djemat Sebut Ada Partai Minta Uang Rp500 M ke Calon Menteri
Arsul Sani Santai Tanggapi Namanya Menguat Jadi Ketum PPP: Saya Paling Top di Sekjen
Arsul Sani Sebut Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden dari Luar MPR
Pimpinan MPR Ingatkan Massa Reuni 212 Tak Melakukan Aksi Melanggar UU
PPP: NasDem yang Usul Masa Jabatan Presiden Ditambah Jadi 3 Periode