Idrus Marham akui kasus e-KTP ganggu Golkar hadapi Pemilu 2019

Idrus Marham akui kasus e-KTP ganggu Golkar hadapi Pemilu 2019. Namun, Idrus meyakini, masyarakat tidak akan terpengaruh dengan dugaan keterlibatan Golkar dan kader mereka dalam kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp 2,3 triliun itu. Karena masyarakat dinilai konsisten menganut azas praduga tak bersalah.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, dugaan kader-kader terlibat dalam pusaran korupsi e-KTP berpotensi mengganggu elektabilitas partai terutama jelang Pemilu Serentak 2019. Untuk itu, Idrus menyebut Partai Golkar berencana menempuh langkah hukum untuk mengklarifikasi dugaan pencemaran nama baik kadernya karena disebut menerima aliran dana e-KTP.

"Itu kan mengganggu, apalagi ke depan momen politik cukup banyak dan besar. Sehingga dari awal kita harus melakukan klarifikasi, tabayyun tentang masalah ini," kata Idrus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/3).

Namun, Idrus meyakini, masyarakat tidak akan terpengaruh dengan dugaan keterlibatan Golkar dan kader mereka dalam kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp 2,3 triliun itu. Keyakinan itu muncul karena masyarakat dinilai konsisten menganut azas praduga tak bersalah. Dengan demikian, masyarakat akan cerdas melihat fakta-fakta kasus e-KTP.

"Saya punya keyakinan, bahwa masyarat sekarang ini akan berpikir dengan dua hal, pertama adalah tetap konsisten dengan praduga tidak bersalah. Tentu di negara hukum, patut kita hormati prinsip hukum itu. Kedua adalah saya kira juga rakyat sekarang ini cerdas melihat fakta-fakta yang ada," tegasnya.

Partai Golkar diklaim partai besar yang mengandalkan kekuatan sistem. Hal ini membuat roda partai akan terus berkomunikasi dengan masyarakat demi meluruskan tudingan kader Golkar ikut kecipratan uang korupsi itu.

"Berdasarkan itu, kami punya keyakinan Partai Golkar sebagai partai besar, yang kekuatannya ada pada sistem. Partai ini tetap jalan melakukan komunikasi dengan rakyat dan tentu menjelaskan bilamana ada pertanyaan, kalau tidak ya, serahkan pada proses hukum yang lebih lanjut," klaimnya.

Idrus menyebut pihaknya tidak akan menyiapkan langkah antisipasi terkait dugaan penurunan elektabilitas partai Golkar karena imbas kasus e-KTP. Dia memastikan sistem yang berjalan akan meredam potensi penurunan elektabilitas Partai Golkar.

Hal itu dibuktikan saat konflik internal di tubuh Golkar beberapa waktu lalu. Meski diterpa konflik, ternyata tingkat kemenangan Golkar di Pilkada tetap mencapai 51 persen.

"Tidak ada, enggak ada. Jadi kita tetap jalan dengan baik dan kekuatan Golkar itu ada pada sistem. Jadi sistem ini jalan, berbeda dengan partai-partai lain, ya jadi seperti sekarang ini. Kayak kemarin misalkan, ketika Golkar terlibat konflik selama dua tahun, Golkar tetap jalan dan Golkar tetap capai 51 persen kemenangan pilkada," tandas Idrus.

Kejadian serupa sempat menerpa Partai Demokrat pada 2012 lalu. Saat itu, banyak kader Demokrat yang terseret kasus korupsi wisma atlet Hambalang, salah satunya Ketum Anas Urbaningrum dan Bendahara Umum M Nazaruddin. Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mencoba turun langsung memperbaiki citra agar elektabilitas partai tidak jeblok di Pemilu. Akan tetapi, langkah SBY tidak terlalu berpengaruh.

Idrus menyebut kasus yang dialami Demokrat berbeda dengan Golkar sekarang. Alasannya, karena Golkar tidak hanya bergantung pada sosok Ketua Umum saja, melainkan sistem yang berjalan.

"Loh beda dong. Kan kita ada dua kan. Di satu sisi ketum sebagai simbol ada sistem yang jalan," tukas dia.

"Loh masalah pengaruh atau tidak kan rakyat akan mencoba memilah milah tetapi Golkar sebagai partai yang kekuatannya ada pada sistem ini jalan terus jalan, jalan, jalan," pungkas Idrus.

Baca juga:
Sidang kedua korupsi e-KTP, Jaksa KPK akan hadirkan 8 saksi
Golkar 'gerah' kader disebut kecipratan duit muluskan proyek e-KTP
Teguh Juwarno kecipratan duit e-KTP? Ini kata Ketua Umum PAN
Ketua KPK beri sinyal ada tersangka baru di kasus korupsi e-KTP
Ketum PAN tak yakin korupsi e-KTP dilakukan satu atau dua orang saja
PAN tak mau usulan hak angket e-KTP dianggap intervensi hukum
Ketua MPR: Kasus e-KTP bentuk pengkhianatan terhadap rakyat & negara