JK: Demokrasi pemerintah tertutup, tak boleh beda pendapat di luar

JK: Demokrasi pemerintah tertutup, tak boleh beda pendapat di luar. Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla sependapat dengan Presiden Joko Widodo agar menjaga stabilitas politik nasional. Salah satunya agar menteri dan pimpinan lembaga agar menghindari kegaduhan.

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla sependapat dengan Presiden Joko Widodo agar menjaga stabilitas politik nasional. Salah satunya agar menteri dan pimpinan lembaga agar menghindari kegaduhan.

"Pendapatnya tidak ada karena sudah perintah kan. Kita harus jalankan," kata Jusuf Kalla usai menijau venues untuk Asian Games 2018 di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Selasa (3/10).

Dia juga mengatakan, sudah memperingatkan kepada para Menteri untuk tidak membuat kegaduhan atau berbeda pendapat di muka umum. Menurut dia, berbeda pendapat seharusnya dalam rapat saja.

"Jangan di muka umum. Apalagi antar pemerintah. Pemerintahan itu tidak ada demokrasi terbukanya, artinya tertutup demokrasinya. Tidak boleh berbeda pendapat di luar, apalagi bergaduh," tegas JK.

Diketahui sebelumnya, Jokowi mengingatkan mengingatkan, 2018 adalah tahun politik. Di mana, di tahun 2018 akan ada momentum Pilkada, Pileg, dan jelang Pilpres. Karena itu, menteri dan pimpinan lembaga menghindari kegaduhan.

"Sekali lagi, jangan melakukan hal-hal yang menimbulkan kegaduhan, kontroversi. Kita bekerja saja, sudah. Kalau ragu-ragu agar diangkat ke ratas," tegasnya.

"Sekali lagi, kita ingin jaga keteduhan, ketentraman, kesatuan di antara kita dan juga di masyarakat," sambung dia.

Menutup sambutannya, Jokowi sebagai kepala pemerintahan, kepala negara, dan panglima tertinggi di negeri ini memerintahkan agar menteri dan pimpinan lembaga fokus pada tugas masing-masing.

"Terus bekerja sama, terus bersinergi, jaga stabilitas politik, jaga stabilitas ekonomi. Tingkatkan kinerja-kinerja kita, tingkatkan prestasi kita," pungkasnya.

Baca juga:
Hanura minta Jokowi tindak tegas institusi yang buat gaduh
Jokowi: Semua kementerian & lembaga harus sinergi lawan peredaran obat ilegal
Survei Median: 34,6 Persen publik percaya Jokowi represif dan otoriter
Survei: 40,6 % ingin Capres alternatif, 63,8 % ingin Jokowi diganti
Akan ada Karawitan & Tarian Keraton di resepsi Kahiyang Ayu
Tanya polemik 5 ribu senjata ilegal, Jokowi sudah temui Panglima TNI
Pimpinan DPR rapat bahas rencana konsultasi Pansus KPK dengan Jokowi