JK sebut Menkum HAM akan terbitkan surat khusus pengesahan munaslub

JK mengakui, banyak yang masih ragu pelaksanaan munaslub tidak memiliki dasar hukum.

Siapa pengurus yang berhak menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Golkar masih menjadi perdebatan. Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga senior Partai Golkar menyatakan Menkum HAM Yasonna Laoly akan memberi jaminan penyelenggaraan munaslub sah.

"Sebelum datang ke acara ini saya telepon Pak Laoly. Saya tanya, Pak Laoly, jika kita mengadakan munaslub sah atau tidak? Sah," kata JK saat berpidato di penutupan Rapimnas Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (25/1).

"Beliau akan mengeluarkan surat khusus persetujuan sementara supaya (munaslub) sah," kata JK yang disambut tepuk tangan ratusan kader Golkar yang hadir.

JK mengakui, banyak yang masih ragu pelaksanaan munaslub tidak memiliki dasar hukum karena saat ini tidak ada kepengurusan Golkar yang disahkan pemerintah. "Kita mencari cara yang baik. Jangan diragukan. Apalagi pemerintah tidak ingin menyebabkan (partai) berlangsung tapi tidak punya dasar (hukum)," ujarnya.

JK menegaskan, Golkar harus bersatu untuk menghadapi pilkada. "Kalau Golkar tidak ikut pilkada, Golkar menjadi ormas. Jangan kita seperti itu. Maka apapun kita harus buat."

"Sesulit apapun, selalu ada jalan keluar. Teman-teman yang ada di pihak Agung Laksono, Golkar juga. Orang luar kita minta masuk Golkar, orang Golkar kita harus terima," pesan JK lagi.

Secara khusus JK memuji Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie yang akhirnya bersedia menggelar munaslub. "ARB ini kawan saya sama-sama pengusaha, di pemerintahan, dan Golkar. Saya terharu bagaimana dia punya perasaan terhadap Golkar ke depannya," tukasnya.

"Saya apresiasi tekad saudara semua, untuk secara bersama mempersatukan Golkar kembali untuk mencapai kebesaran partai," pungkas JK.