Jokowi bertemu DPD I Golkar, JK tegaskan 'Presiden tak intervensi'
Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pertemuan itu tidak serta merta diartikan bahwa pemerintah mengintervensi masalah internal partai. Pemerintah hanya menginginkan partai politik tetap solid.
Beberapa perwakilan DPD I Partai Golkar bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Mereka ditemani Airlangga Hartarto yang sudah menyatakan diri siap menjadi calon Ketua Umum Partai Golkar, Minggu (3/12). Pertemuan itu membicarakan soal kondisi internal Partai Golkar dan rencana musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).
Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pertemuan itu tidak serta merta diartikan bahwa pemerintah mengintervensi masalah internal partai. Pemerintah hanya menginginkan partai politik tetap solid.
-
Apa yang diresmikan oleh Presiden Jokowi di Gorontalo? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Mengapa para ketua dewan Golkar menolak munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Kapan gugatan terhadap Presiden Jokowi dilayangkan? Dilansir di situs SIPP PTUN Jakarta, Senin (15/1/2024), gugatan itu telah teregister dengan nomor perkara 11/G/TF/2024/PTUN.JKT tertanggal 12 Januari 2024.
"Presiden tidak mengintervensi tapi mendorong agar Golkar tetap solid," kata Wapres di Jakarta, Rabu (6/12).
Menurut JK, jika partai politik solid maka demokrasi berjalan dengan baik. Menurutnya, itu yang diinginkan Presiden Jokowi.
"Tapi jelas bahwa pemerintah ingin parpol itu solid bahwa ada demokrasi berjalan di dalam, ya tentu kita harapkan itu," jelas mantan ketum Golkar itu.
Kisruh di tubuh Partai Golkar terjadi setelah penetapan Ketua Umum Golkar Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik.
Sejumlah politisi senior Golkar termasuk Wapres Jusuf Kalla menyarankan partai berlambang beringin tersebut segera menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) terkait status hukum yang dihadapi Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto tersebut.
Munaslub dimaksudkan untuk mencari pengganti Novanto karena status hukumnya dinilai akan berpengaruh pada elektabilitas partai.
Muncul dua nama kuat yang memiliki peluang besar menduduki posisi ketua umum yaitu Airlangga Hartarto dan Idrus Marham. Keduanya mengaku telah mengantongi restu dari Presiden Joko Widodo untuk maju dalam memperebutkan posisi orang nomor satu di Golkar.
(mdk/noe)